Warga Madrid Protes, Menganggap Kebijakan Lockdown Tidak Adil
Pemerintah Madrid dianggap melakukan kebijakan diskriminatif
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Madrid, IDN Times – Lockdown (penguncian wilayah) yang akan berlaku pada Senin, 21 September akan berdampak pada 850 ribu warga ibukota Spanyol, Madrid. Otoritas setempat akan memberlakukan lockdown pada beberapa wilayah di kota tersebut.
Warga yang terdampak kebijakan penguncian wilayah, hanya diijinkan untuk keluar karena beberapa hal pokok seperti mengantar anak sekolah, pergi ke dokter atau pergi bekerja. Penguncian wilayah juga hanya terjadi di beberapa tempat, dimana terdapat infeksi lebih dari 1.000 kasus per 100 ribu penduduk.
Perdana Menteri (PM) Spanyol, Pedro Sanchez mengatakan, seperti dilansir dari laman berita Euro News, “lockdown tidak akan sampai berlaku secara nasional seperti yang terjadi pada bulan Maret,” katanya, Senin (21/9).
1. Pemberlakuan lockdown di beberapa tempat dianggap kebijakan diskriminatif
Warga kota Madrid saat siang hari pada Minggu, (21/9) turun ke jalan dan melakukan demonstrasi atas kebijakan penguncian wilayah yang diberlakukan. Mereka melakukan protes dan menganggap bahwa kebijakan tersebut tidak adil.
Kelompok yang mengorganisir aksi demonstrasi tersebut menuduh otoritas setempat menyebarkan “ketakutan dan kebencian” karena kebijakan penguncian wilayah hanya terjadi di beberapa wilayah. Dari 850.000 penduduk yang terdampak, banyak dari mereka tinggal di bagian termiskin kota dan daerah sekitarnya.
Presiden Wilayah Madrid, Isabel Diaz Ayusho mengatakan bahwa cara hidup seperti imigran di kota Madrid, telah jadi penyebab situasi epidemologis dimana terdapat infeksi 1.000 lebih per 100.000 warga.
Melansir dari laman berita The Guardian, para demonstran membuat manifesto yang isinya diantaranya adalah “Alih-alih melindungi dan merawat orang-orang paling rentan di kota dan memastikan mereka tidak menderita parah karena infeksi, pemerintah malah melakukan stigmatisasi, pengucilan dan diskriminasi teritorial,” katanya (21/9).
Demonstrasi tersebut bahkan secara spesifik meminta Ayusho mundur karena ucapannya yang menstigmatisasi sekelompok warga.
Baca Juga: Hadapi Gelombang Kedua COVID-19, Inggris Bakal Kembali Lockdown
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Rekomendasi Artikel
Berita Terkini Lainnya