Enggan Korbankan Ekonomi, Jepang Masih Galau Terapkan Lockdown
Sudah ada lebih dari 5.000 kasus COVID-19 di Negeri Sakura
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Tokyo, IDN Times - Pemerintah Jepang dianggap galau dalam menerapkan status darurat virus corona di 7 wilayah yang baru diumumkan pada Selasa (7/4). Sehari sebelumnya, jumlah kasus positif COVID-19 yang dilaporkan di Tokyo adalah sebanyak 1.116.
Gubernur Tokyo Yuriko Koike pun sudah beberapa kali sebelumnya dilaporkan mendesak Perdana Menteri Shinzo Abe untuk mengetatkan peraturan demi memutus mata rantai penyebaran virus corona. Sampai kini, ada lebih dari 5.500 kasus COVID-19 dan 99 kematian di seluruh negeri.
Meski status darurat telah berlaku di Tokyo, Osaka, dan 5 kawasan padat penduduk lainnya, pada realitanya masih banyak warga yang beraktivitas dan bekerja seperti biasa. Jepang pun dikritik terlambat dalam mengeluarkan kebijakan yang bisa menekan angka penularan.
Baca Juga: Cegah COVID-19, Kampus di Jepang Gelar Wisuda Virtual Pakai Robot
1. Pemerintah pusat mengandalkan kesadaran warga
Pengumuman status darurat tidak memberikan kewenangan bagi pemerintah pusat untuk menghukum warga yang tetap melakukan kegiatan tidak penting di luar rumah. Ini ditegaskan oleh Abe dalam sebuah konferensi pers.
"Deklarasi [status darurat] tak berarti kami akan memberlakukan lockdown yang sama seperti negara-negara lain," ujarnya, seperti dikutip Kyodo News.
Sehari usai ada status darurat, warga di Tokyo dan Osaka membagikan situasi yang tidak terlihat berbeda dibanding waktu-waktu sebelumnya. Lewat media sosial, mereka memperlihatkan foto-foto di mana stasiun bawah tanah di ibu kota masih ramai, bahkan dipadati, oleh warga yang bekerja.
Abe berulang kali mengatakan ia tak punya basis legal untuk memberlakukan lockdown. Oleh karena itu, ia mengaku lebih menekankan kepada kesadaran publik sendiri.
"Untuk meringankan tekanan perlu adanya transformasi dalam perilaku masyarakat," kata dia, seperti dikutip The Guardian.
"Mencegah lonjakan kasus, menyelamatkan orang dalam kondisi serius dan melindungi Anda serta orang yang Anda sayangi bergantung pada bagaimana kita mengubah kebiasaan kita," tambahnya.
Alhasil, pemerintah hanya bisa meminta dan menganjurkan, tapi tidak memberi hukuman kecuali bagi yang sengaja menimbun alat-alat medis.
Baca Juga: Diskriminasi Warga Jepang di Bali, Dikaitkan Pembawa COVID-19