Gempur Suriah, Trump Ternyata Tidak Minta Izin PBB

Belum ada konfirmasi dari tim investigasi PBB bahwa pemerintah Suriah berada di balik serangan gas beracun.

Meski sangat memprihatinkan dan ada indikasi bahwa siapapun pelakunya merupakan penjahat perang, tapi justru di situ letak persoalannya. Terlepas dari Pentagon dan pemerintah AS yang meyakini Bashar al Assad adalah otak serangan gas beracun, tapi belum ada penyelidikan resmi dari PBB untuk memastikan kebenarannya. Maka, hingga kini semuanya masih merupakan spekulasi.

Anggota Dewan Keamanan PBB berselisih paham tentang langkah yang harus diambil terkait Suriah.

Sebelumnya, Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley berkata bahwa,"Jika PBB secara konsisten gagal dalam melakukan tugasnya secara kolektif, ada waktunya di mana negara harus bertindak sendiri." Pernyataan tersebut disampaikan Haley di tengah pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB pada Rabu (5/4).

AS, Inggris, serta Prancis mengusulkan Dewan Keamanan PBB menerbitkan resolusi untuk mengadakan investigas penuh atas serangan gas beracun di Suriah. Namun, usulan itu mendapat veto dari Rusia yang menyebut isinya tak bisa diterima. Rusia sendiri berdiri di pihak Bashar al Assad dalam konflik Suriah.

AS pun akhirnya menyerang Suriah tanpa izin dari Dewan Keamanan PBB dan Kongres.

Dalam Piagam PBB, suatu negara dilarang menyerang negara dan pemerintahan berdaulat lain secara unilateral, kecuali bila negara atau pemerintahan tersebut benar-benar menunjukkan ancaman. Artinya, aksi militer tersebut baru sah secara hukum bila dilakukan dalam rangka membela diri.

Namun, bila tidak, hanya Dewan Keamanan PBB yang diperbolehkan melakukan serangan militer, tentu dengan melalui beragam proses untuk membuktikan bahwa ancaman yang ada akan merusak perdamaian internasional. Ini yang terjadi dalam serangan militer AS ke Suriah yang diperintahkan oleh Trump.

Di satu sisi, langkah tersebut bisa "dimaklumi" karena Dewan Keamanan PBB tak pernah memiliki kesepakatan tentang bagaimana mengatasi konflik di Suriah. Di sisi lain, belum adanya bukti valid terkait siapa pelaku penyebaran gas mematikan tersebut membuat alasan serangan militer AS tidak sah. Belum lagi perbedaan persepsi ancaman di mana AS tak secara langsung menjadi target dari konflik di Suriah.

Trump juga melangkahi Kongres dalam keputusannya tersebut. Dalam Konstitusi AS, Kongres punya kuasa untuk memberi otorisasi pelaksanaan segala bentuk perang. Hukum yang sama juga berlaku di Indonesia. Tujuannya adalah untuk menghindari kemungkinan seorang kepala negara melancarkan perang secara unilateral.