Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Taipei, IDN Times - Partai berkuasa di Taiwan, Partai Demokratik Progresif (DPP), kalah telak dalam pemilu lokal dan referendum yang dilangsungkan pada akhir pekan kemarin. Salah satu yang menyakitkan adalah penolakan mayoritas warga Taiwan untuk memakai nama ini saat berkompetisi di kontes olahraga internasional seperti Olimpiade Tokyo 2020 mendatang.
Baca Juga: Ingin Lepas dari Bayang-bayang Tiongkok, Taiwan Siap Ganti Nama
1. Mereka ingin tetap memakai nama Tionghoa Taipei
ANTARA FOTO/REUTERS/Ann Wang Satu dari 10 proposal yang diajukan untuk dipilih lewat referendum adalah tentang penggunaan nama Taiwan atau Tionghoa Taipei. Komisi Pemilihan Umum Taiwan mengumumkan mayoritas warga ingin tetap memakai nama Tionghoa Taipei, salah satu sebabnya karena khawatir mereka tak bisa ikut Olimpiade jika memilih nama Taiwan.
Isu ini akan dimenangkan pemerintah yang mendorong kemerdekaan secara resmi dari Tiongkok jika ada lebih dari 25 persen dari total pemilih yang mendukung. Sayangnya, ada 4,9 juta yang menolak. Sedangkan yang mendukung hanya 4,1 juta orang.
2. Komite Olimpiade Internasional (IOC) sempat ingatkan Taiwan soal pergantian nama
instagram.com/tsai_ingwen Pada Jumat lalu (16/11), IOC melayangkan surat kepada pemerintah Taiwan perihal perubahan nama. Pengurus tinggi Olimpiade menggarisbawahi Taiwan bisa kehilangan hak berkompetisi di Tokyo pada 2020 jika melanjutkan rencana itu.
Dikutip dari South China Morning Post, IOC sendiri menegaskan bahwa pergantian nama adalah "di bawah yurisdiksinya". Lebih lanjut, IOC mengingatkan Taiwan bahwa representasi mereka itu bisa saja mendapatkan intervensi dalam situasi tertentu.
3. IOC berhak menonaktifkan komitenya di suatu negara
Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
Peringatan dari IOC itu sendiri bersifat sah. Ini karena dalam peraturan IOC dimuat pasal yang memungkinkan penonaktifan komite olimpiade lokal jika segala aktivitas mereka bertabrakan dengan peraturan pemerintah tempat mereka berada. Komite olimpiade lokal di Taiwan pun telah sejak lama mengingatkan pemerintah akan hal ini.
"IOC tak mengintervensi segala prosedur lokal dan sepenuhnya menghormati hak kebebasan berekspresi. Meski demikian, untuk menghindari ekspektasi atau spekulasi apapun yang tak penting, IOC ingin menegaskan kembali bahwa persoalan ini ada di bawah yurisdiksi komite, sesuai dengan Piagam Olimpiade," tulis IOC.
4. Presiden Taiwan mundur sebagai Ketua Umum DPP
instagram.com/tsai_ingwen Selain referendum, hasil pemilu lokal juga sangat mengecewakan bagi Presiden Taiwan Tsai Ing-wen. Beberapa saat setelah mengetahui bahwa partai oposisi Kuomintang (KMT) menang di mayoritas wilayah, ia menyatakan pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum DPP.
Kemenangan itu dan hasil referendum dipandang oleh sebagian orang sebagai hal yang menguntungkan bagi Tiongkok. Ini karena pemerintah di Beijing bisa berargumen bahwa masyarakat Taiwan lebih senang disebut sebagai Tionghoa. Apalagi relasi KMT sangat dekat dengan Tiongkok.
"Hasil itu mencerminkan keinginan kuat dari publik Taiwan agar terus bisa mendapatkan keuntungan dari relasi damai di Selat Taiwan, dan harapan kuat mereka dalam meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat di pulau itu," kata Kantor Urusan Taiwan yang berada di bawah pemerintah Tiongkok, seperti dikutip dari Channel News Asia.
Baca Juga: Referendum Taiwan: Mayoritas Warga Tak Setuju Pernikahan Sesama Jenis
