Gagal Merdeka, Catalonia Terancam "Ditertibkan" oleh Spanyol
Makin rumit
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Pemerintah Spanyol menyatakan bahwa presiden daerah otonom Catalonia, Carles Puigdemont, gagal menjelaskan kepada mereka tentang referendum yang terjadi di sana. Klaim ini diumumkan karena hingga dua pekan sejak referendum, Puigdemont tak juga memberikan penjelasan.
Alih-laih mengonfirmasi, Puigdemont malah membuka kesempatan bernegosiasi dengan pemerintah Spanyol. Bahkan, dia memberikan tenggat dua bulan.
Seperti diketahui, daerah otonom Catalonia telah melakukan referendum. Hasilnya, mayoritas masyarakat di sana sepakat untuk memisahkan dari Kerajaan Spanyol.
Baca juga: Selain Catalonia, 7 Negara Ini Juga Pernah Lakukan Referendum
Spanyol lakukan "serangan balasan".
Kegagalan Catalonia menjelaskan referendum, membuat pemerintah Spanyol mengeluarkan ultimatum balasan. Dilansir dari bbc.com, kali ini pemerintah Spanyol menuntut Puigdemont untuk berubah pikiran terkait kemerdekaan Catalonia. Atau, jika tidak, pemerintah akan memberlakukan Undang-undang No. 155 Konstitusi Spanyol.
Editor’s picks
Dalam Undang-undang itu disebutkan bahwa pemerintah pusat berhak mengambil alih wilayah otonom jika ada sebuah wilayah yang menyatakan kemerdekaannya. Undang-undang tersebut juga menyatakan pemerintah diperbolehkan untuk mengambil tindakan yang diperlukan demi memaksa masyarakat memenuhi aturan tersebut, seperti dilansir dari dw.com.
Baca juga: 5 Hal Ini Bisa Terjadi Andai Barcelona Gabung Liga Premier