RI-Malaysia Usul Ada Pertemuan Menlu ASEAN untuk Bahas Myanmar
Jokowi dorong konflik di Myanmar diselesaikan sesuai hukum
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Salah satu isu yang dibahas dalam pertemuan bilateral Presiden Joko "Jokowi" Widodo dengan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yasin yaitu soal konflik kudeta di Myanmar. Jokowi dan Muhyiddin sepakat konflik yang terjadi di Myanmar harus diselesaikan sesuai aturan hukum yang berlaku dan mengacu ke piagam ASEAN.
"Sebagai satu keluarga, kami minta dua menteri luar negeri untuk berbicara dengan chair (Ketua) ASEAN guna menjajaki dilakukannya pertemuan khusus mengenai perkembangan di Myanmar," ujar Jokowi ketika memberikan keterangan pers bersama di Istana Merdeka pada Jumat (5/2/2021), dan disiarkan melalui saluran YouTube Sekretariat Presiden.
Selain itu, kedua pemimpin negara juga membahas mengenai etnis Rohingya yang selama ini menjadi kelompok yang dirugikan dari rezim militer di Myanmar. Bahkan, banyak warga etnis Rohingya yang kabur dari Myanmar untuk bermukim di Negeri Jiran. Tetapi, sering kali kapal yang mereka tumpangi justru terdampar di Indonesia.
Jokowi juga menyebut penyelesaian konflik kudeta di Myanmar harus mengacu kepada prinsip good governance dan pemerintahan konstitusional. Bagaimana sikap Malaysia menyikapi situasi di Myanmar saat ini?
Baca Juga: Myanmar Alami Kudeta Militer, 500 WNI dalam Kondisi Aman
1. Malaysia nilai demokrasi Myanmar alami kemunduran
Menurut PM Muhyiddin, kudeta yang dilakukan oleh militer yang dipimpin Jenderal Min Aung Hlaing membawa demokrasi Myanmar mundur ke belakang.
"Dikhawatirkan pergolakan politik di Myanmar berpotensi mengganggu keamanan dan kestabilan di wilayah kawasan," ujarnya.
Oleh sebab itu, Muhyiddin setuju dengan ide Jokowi agar menlu kedua negara menghubungi Ketua ASEAN 2021 yaitu Brunei. Mereka bisa mengusulkan untuk dilakukan pertemuan para menlu seluruh negara anggota ASEAN.
Sebelumnya, Negeri Jiran juga berharap agar situasi kudeta militer di Myanmar tidak memperburuk situasi domestik dan global di saat seluruh dunia fokus untuk pulih dari pandemik COVID-19.
Baca Juga: Merespons Kudeta Militer Myanmar, ASEAN Tak Satu Suara