TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

RI-Australia Ajak Pihak Swasta Perangi Perdagangan Orang 

Kerja sama ini dalam konteks Bali Process

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi saat berada di Australia. (dok. Twitter @Menlu_RI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengajak para pengusaha Indonesia dan Australia untuk sama-sama bekerja menangani isu kejahatan perdagangan manusia, dalam kerangka pertemuan Goverment and Business Forum (GABF) Bali Process di Adelaide, Australia, kemarin.

Government and Business Forum (GABF) yang merupakan gabungan pemerintah dan swasta dan membahas perkembangan dan komitmen Acknowledge, Act, Advance (AAA) Recommendations dan area untuk kolaborasi ke depan. Indonesia diwakili oleh Boy Thohir selaku perwakilan dari swasta.

“Saya sampaikan bahwa dunia usaha harus berperan mengatasi tindak pidana perdagangan manusia dan kerja paksa dalam kegiatan usaha dan rantai pasok mereka. Saya sampaikan data di dalam pertemuan bahwa ILO memperkirakan setiap hari ada 27,6 juta orang yang menjadi korban kerja paksa,” kata Retno, dalam keterangannya, Jumat (10/2/2023).

Baca Juga: Bertemu PM Australia, Menlu Retno Tawarkan Investasi ke IKN

1. Pentingnya kemitraan pemerintah dan swasta

Retno memaparkan, sejumlah kasus perdagangan orang ini bermula dari buruknya proses rekrutmen pekerjaan.

“Saya juga tekankan dalam pertemuan GABF pentingnya kemitraan pemerintah dan sektor swasta untuk memerangi perdagangan orang. Saya juga garis bawahi perlunya memberikan perhatian khusus terhadap semakin maraknya online job scams,” ucap Retno lagi.

Perwakilan swasta Indonesia, Boy Thohir juga berinisiatif untuk menyelenggarakan Tech Forum dengan focus pada young techpreneurs yang akan dilakukan pada paruh kedua 2023.

Tech Forum ini akan berikan langkah konkret, bersama dengan kalangan usaha dan pemerintah, termasuk untuk memerangi perdagangan manusia terkait dengan online scams.

2. Krisis ekonomi dan sosial berdampak pada peningkatan TPPO

Ilustrasi Perdagangan Perempuan (IDN Times/Mardya Shakti)

Retno juga mengatakan bahwa krisis ekonomi dan sosial telah berdampak pada peningkatan tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi pekerja.

“Perlunya memastikan dunia usaha melakukan transparansi rantai pasok, rekrutmen yang etis, dan pelindungan pekerja sebagai upaya untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang di sektor swasta,” tuturnya lagi.

Selain itu, kolaborasi pemanfaatan teknologi untuk memerangi TPPO juga sangat diperlukan.

Baca Juga: Peneliti Australia Nilai Demokrasi Mundur sejak Dipimpin Jokowi

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya