Pencalonan PM Baru Ditolak Syiah, Irak 10 Bulan Tanpa Kepala Negara
Demonstran kelompok syiah Irak serbu gedung parlemen
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Tangerang Selatan, IDN Times - Pencalonan Perdana Menteri Irak oleh partai-partai yang didukung Iran, mendapatkan respons gelombang penolakan dari para pengikut pemimpin syiah Irak, Muqtada al-Sadr.
Perselisihan yang masih berlangsung antara kelompok syiah dan kurdi menciptakan hambatan untuk pembentukan pemerintahan Irak yang baru. Tercatat bahwa negara itu mengalami kebuntuan terpanjang pascapemilu.
Lebih dari sembilan bulan sejak pemilihan Oktober 2021, anggota parlemen yang ditugaskan untuk menentukan presiden dan perdana menteri terlihat tidak mencapai kesepakatan. Hal itu menjadikan Irak sebagai wilayah tanpa kepala negara atau kabinet selama 291 hari.
Baca Juga: Ambil Artefak, Turis Inggris Terancam Hukuman Mati di Irak
Baca Juga: Irak Penjarakan-Vonis Mati Warganya yang Punya Hubungan dengan Israel
1. Layanan publik dan pekerjaan makin berkurang akibat tertundanya pemerintahan baru
Warga Irak mengatakan layanan publik dan pekerjaan semakin berkurang disaat Irak memperoleh keuntungan yang bagus dari penjualan minyak setelah minyak mentah berada di harga tertinggi. Serta tidak dilanda perang besar sejak kekalahan ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) lima tahun lalu, dikutip dari Reuters.
"Tidak ada pemerintah, jadi tidak ada anggaran, jalan-jalan tetap berlubang, listrik dan air langka dan ada layanan kesehatan dan pendidikan yang buruk," kata Mohammed Mohammed, pensiunan pegawai negeri sipil berusia 68 tahun dari kota selatan Nassiriya.
Kebuntuan telah membuat Irak tanpa anggaran untuk 2022, di mana penundaan itu berdampak pada pengeluaran untuk proyek-proyek infrastruktur dan reformasi ekonomi.
Saat ini, Perdana Menteri Mustafa al-Kadhimi yang akan berhenti masih terus menjalankan jabatannya. Apabila semua partai tidak menyepakati pemerintahan baru, Kadhimi mungkin akan tetap menjabat sampai pemilihan baru dapat diadakan.
Akibat penundaan itu, ribuan demonstran dari pendukung ulama syiah Moqtada al-Sadr menyerbu gedung parlemen di Baghdad pada Rabu malam, Sambil meneriakkan slogan menentang saingan politik Syiahnya setelah muncul kesepakatan tentang calon Perdana Menteri.
Baca Juga: Irak Bayar Utang Gas Rp23,7 Trilliun ke Iran usai Negosiasi
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.