Dewan Keamanan PBB Kutuk Kudeta Militer Myanmar
Aksi para jenderal kepada etnis Rohingnya juga dikecam
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dikabarkan telah menyetujui draf pernyataan yang mengecam kudeta militer di Myanmar, sekaligus mengutuk aksi represif rezim terhadap demonstran yang menyerukan pembebasan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint.
Tiga diplomat anggota DK PBB, yang tidak ingin disebutkan namanya, menyampaikan kabar tersebut kepada The Associated Press (AP) pada Rabu (10/3/2021). Kesepakatan itu menandakan 15 anggota DK PBB, termasuk Tiongkok, Rusia, dan Vietnam, menyepakati hasil amandemen draf pernyataan yang diajukan oleh Inggris selaku Ketua DK PBB.
"Menekankan perlunya penegakan lembaga dan proses demokrasi, menahan diri dari kekerasan, sepenuhnya menghormati hak asasi manusia dan kebebasan fundamental, serta menegakkan supremasi hukum," demikian tertulis dalam pernyataan sikap DK PBB yang diperoleh AP.
Baca Juga: Kudeta Myanmar, Polisi Ancam Akan Buru Warga hingga Media Dibredel
1. Dinilai lebih lemah dari draf awal
Tidak lama setelah fraksi militer yang dipimpin oleh Jenderal Min Aung Hlaing merebut kekuasaan, DK PBB sempat menyampaikan pernyataan awal, yang juga mengecam kudeta sebagai kemunduran atas rezim demokrasi Burma. Namun, tidak ada tindakan berkelanjutan dari dewan karena perbedaan sikap anggota-anggotanya.
Adapun pernyataan yang disetujui oleh semua anggota dewan kali ini dinilai lebih lemah dari draf awal yang sempat diedarkan oleh Inggris. Sebelumnya, Inggris menggunakan istilah keharusan untuk memberi sanksi jika situasi memburuk atau Myanmar terbukti melanggar Piagam PBB. Para diplomat anggota dewan lainnya, terutama tetangga Myanmar, mengajukan keberatan dengan pernyataan itu dan meminta Inggris untuk merevisinya.
Kendati begitu, sikap dari badan paling kuat di PBB patut diapresiasi karena menjadi pernyataan Presiden DK PBB pertama tentang Myanmar yang diadopsi sejak 2017, mencerminkan persatuan dewan dalam upaya membalikkan kudeta.
Baca Juga: Militer Myanmar Perintahkan Polisi Tembak Mati Demonstran