PM Anwar: Negara ASEAN Boleh Terlibat Dialog Informal dengan Myanmar
Politisi Malaysia Anwar Ibrahim melambaikan tangan kepada pendukung setelah konferensi pers di Petaling Jaya, Malaysia, Rabu 26/2/2020 (ANTARA FOTO/REUTERS/Lim Huey Teng)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times – Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, mengungkap kemungkinan ASEAN mengizinkan negara anggotanya untuk terlibat secara informal dengan junta, dengan catatan tidak mengorbankan masalah hak asasi manusia.
PM Anwar Ibrahim mengaku telah mendiskusikan wacana ini dengan Presiden Ferdinand Marcos Jr yang berada di Kuala Lumpur untuk pertemuan bilateral.
“Kami menyinggung Myanmar untuk memperkuat Konsensus Lima Poin (5PC) ASEAN, tetapi juga memberikan beberapa fleksibilitas bagi negara-negara tetangga untuk terlibat secara informal tanpa mengorbankan masalah hak asasi manusia, dan perlakuan terhadap minoritas, khususnya Rohingya,” kata Anwar dalam konferensi pers bersama Macros, Rabu (26/7/2023), dilansir Reuters.
1. Pendekatan informal Thailand sempat dikritik
Ilustrasi ASEAN. (IDN Times/Sonya Michaella)Malaysia dan ASEAN sebelumnya menolak keterlibatan apa pun dengan junta, meskipun Thailand pada 2023 menjadi tuan rumah pertemuan informal dengan Myanmar, dengan alasan perlunya menjaga dialog.
ASEAN, yang mencakup Myanmar di antara 10 anggotanya, telah mendorong implementasi rencana perdamaian lima poin yang disepakati dengan junta tak lama setelah kudeta pada awal 2021. Namun, hasilnya tidak optimal.
Malaysia telah menjadi pengkritik junta yang vokal. Pada Juli, Malaysia juga mendesak ASEAN untuk mengutuk keras tindakan junta.
Presiden Filipina tidak mengomentari soal Myanmar dalam pernyataan persnya, dilansir The Straits Times.
Baca Juga: ASEAN Upayakan SEANWFZ Segera Diteken 5 Negara Pemilik Senjata Nuklir
2. Akses Myanmar dibatasi
Menlu Retno Marsudi hadiri KTT ke-8 ASEAN-Amerika Serikat (Dok.Biro Pers Kepresidenan)Pada pertemuan puncak Menteri Luar Negeri Asia Tenggara, ASEAN kembali menegaskan Lima Poin Konsensus sebagai pendekatan untuk mengakhiri konflik Myanmar.
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, menjelaskan bahwa status Myanmar di ASEAN tidak akan “diasingkan”. Namun, organisasi kawasan itu membatasi akses Myanmar, salah satunya perwakilan politik tidak akan diundang pada pertemuan formal kawasan.
“Kita lihat, in the absence of significant progress of 5PC, maka Myanmar akan diwakili oleh non-political representation di KTT dan pertemuan Menteri Luar Negeri. Itu keputusannya,” kata Retno pada Jumat (14/7/2023).
3. Status Myanmar akan dievaluasi berkala
Menlu Retno Marsudi hadiri KTT ke-8 ASEAN-Amerika Serikat (Dok.Biro Pers Kepresidenan)Evaluasi berkala menjadi aspek yang membedakan implementasi 5PC tahun ini dengan periode keketuaan ASEAN sebelumnya. Hal itu untuk memastikan progres signifikan terjadi di Myanmar. Di antara indikatornya adalah distribusi bantuan kemanusiaan yang semakin masif dan tidak ada lagi aksi represif junta kepada warga sipil.
“Oleh karena itu, dari waktu ke waktu kita perlu melihat, apakah terjadi kemajuan signifikan, sehingga kita bisa melihat kembali, apakah keputusan yang sudah dibuat akan direvisi atau tetap dipertahankan,” kata Retno, soal partisipasi representasi Myanmar di ASEAN.
“Di pertemuan kali ini, saya sebagai chair melaporkan kepada negara anggota ASEAN mengenai beberapa yang dilakukan Indonesia di tiga pilar, engagement, denouncing violence, dan humanitarian assistance. Ini akan kita tambahkan lagi dari sekarang sampai September apakah ada kemajuannya,” sambung Retno.
Baca Juga: [QUIZ] Yuk Uji Pengetahuan Kamu seputar ASEAN!
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
