Australia Akan Izinkan Pekerja Abaikan Telepon Bos di Luar Jam Kerja
bendera Australia (pixabay.com/RebeccaLintzPhotography)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Senat Australia mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang memberikan hak kepada pekerja untuk mengabaikan panggilan telepon dan pesan di luar jam kerja pada Kamis (8/2/2024). Setelahnya, RUU tersebut akan dikembalikan ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapat persetujuan akhir.
RUU tersebut merupakan bagian dari serangkaian perubahan terhadap UU hubungan industrial yang diusulkan oleh pemerintah federal. RUU ini juga mencakup ketentuan tambahan, seperti menetapkan jalan yang lebih jelas bagi pekerja sementara ke pekerja tetap, serta menetapkan standar minimum bagi pekerja tidak tetap dan pengemudi truk.
"Saya pikir ini ide yang bagus," ujar salah seorang warga Sydney, Colvin Macpherson.
"Kita semua harus santai, kita semua harus bisa tenang dan tidak diganggu oleh email dan panggilan telepon di tengah malam. Kedua anak saya juga pengacara, jadi mereka bekerja dengan jam kerja yang sangat buruk dan Anda mendapatkan beberapa hal masuk pada malam hari," sambungnya.
1. Selangkah lagi RUU baru tenaga kerja akan disahkan di DPR
Perdana Menteri (PM) Anthony Albanese mengatakan, perubahan ini akan melindungi hak-hak pekerja, serta berkontribusi dalam memulihkan keseimbangan kehidupan kerja dan kehidupan yang sehat.
Kelompok sayap kiri Partai Hijau, yang mendukung peraturan tersebut, menegaskan bahwa RUU tersebut selangkah lagi akan disahkan, setelah adanya kesepakatan antara Partai Buruh, partai-partai kecil dan kelompok independen di DPR.
"Apa yang kami katakan hanyalah bahwa seseorang yang tidak dibayar 24 jam sehari tidak boleh dihukum jika mereka tidak online dan tersedia 24 jam sehari," ujar Albanese, pada Rabu (7/2/2024), dikutip dari The Independent.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Australia, Tony Burke, mengatakan bahwa RUU tersebut akan menghentikan karyawan untuk bekerja lembur yang tidak dibayar dan mencegah kontak yang tidak masuk akal di luar jam kerja.
"Warga Australia rata-rata bekerja lembur selama enam minggu tanpa dibayar setiap tahunnya. Waktu itu milikmu. Bukan bosmu," kata Pemimpin Partai Hijau, Adam Bandt.
Baca Juga: China Jatuhkan Vonis Mati ke Penulis Australia atas Tuduhan Spionase
2. Pekerja bisa laporkan perusahaan yang melanggar aturan
ilustrasi menelepon (unsplash.com/Taylor Grote)Berdasarkan RUU tersebut, karyawan yang dihubungi secara tidak wajar harus membicarakan hal tersebut kepada atasannya. Jika masalah belum terselesaikan, mereka dapat meneruskannya ke Komisi Pekerjaan yang Adil untuk meminta penghentian, yang dapat mengakibatkan denda jika pemberi kerja tidak mematuhinya.
Dilansir The New York Times, RUU serupa telah disahkan di negara-negara Eropa, seperti Prancis yang pada 2017 memperkenalkan UU hak pekerja untuk memutuskan hubungan dengan majikan saat tidak bertugas, yang kemudian ditiru oleh Jerman, Italia, dan Belgia.
Parlemen Eropa juga menyerukan UU tersebut di seluruh blok, yang akan mengurangi tekanan pada pekerja untuk menjawab komunikasi di luar jam kerja.
3. Para pemimpin bisnis sebut RUU tersebut anti-bisnis
ilustrasi pebisnis (unsplash.com/Jhon Jim)Meski demikian, Kamar Dagang Australia mendesak Senat untuk secara hati-hati mempertimbangkan kembali implikasi dari pengesahan RUU yang menurutnya terburu-buru dan cacat.
"Kita tidak bisa membiarkan undang-undang hubungan industrial mempersulit pemilik usaha yang bekerja keras untuk menghasilkan kekayaan yang kita nikmati sebagai sebuah bangsa," bunyi pernyataan lembaga tersebut, dilansir Reuters.
Sementara itu, kepala eksekutif Dewan Bisnis Australia, Bran Black, mengatakan bahwa ketentuan tersebut sebagai anti-bisnis dan terjadi pada saat negara tidak mampu membiayainya.
"Undang-undang ini akan menimbulkan biaya yang signifikan bagi dunia usaha dan mengakibatkan berkurangnya lapangan kerja dan berkurangnya peluang," terang Bran.
"Tidak satu pun dari langkah-langkah tersebut dirancang untuk meningkatkan produktivitas, lapangan kerja, pertumbuhan dan investasi, yang merupakan unsur-unsur keberhasilan perekonomian," kata senator dari oposisi sayap kanan Partai Liberal, Michaelia Cash.
Baca Juga: 3 Ribu Rumah di Gaza Telah Dibakar Israel Sejak 7 Oktober
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
