Vietnam dan Filipina Teken Kerja Sama Keamanan di Laut China Selatan
ilustrasi kapal penjaga pantai (unsplash.com/Juup Schram)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Vietnam dan Filipina sepakat meningkatkan kerja sama maritim di antara penjaga pantai kedua negara dan mencegah insiden yang tidak diinginkan di Laut China Selatan (LCS). Kesepakatan itu dicapai dalam kunjungan kenegaraan Presiden Ferdinand Marcos Jr ke Hanoi pada Selasa (30/1/2024).
Kantor kepresidenan Filipina mengungkap, kesepakatan tersebut bertujuan meningkatkan koordinasi mengenai masalah maritim secara bilateral, dalam lingkup ASEAN bersama mitra dialog lainnya. Pihaknya juga mencatat bahwa kedua pihak akan berupaya meningkatkan kepercayaan melalui dialog dan kegiatan yang kooperatif.
Meski demikian, pihaknya tidak merilis rincian tindakan apa yang akan diambil berdasarkan kesepakatan tersebut.
"Situasi dunia dan regional berkembang dengan cepat dan rumit dan oleh karena itu kita perlu bersatu dan bekerja sama lebih erat," ujar Perdana Menteri (PM) Vietnam, Pham Minh Chinh, dikutip dari Reuters.
1. Vietnam adalah mitra strategis utama Filipina di Asia Tenggara
Marcos mengatakan Vietnam adalah satu-satunya mitra strategis Filipina di Asia Tenggara. Dia menekankan bahwa kerja sama maritim adalah landasan hubungan keduanya. Pemimpin negara itu menyebut hubungan antara kedua negara ASEAN itu telah berkembang.
Manila dan Hanoi mempunyai klaim yang bersaing dengan Beijing atas beberapa bagian di Laut China Selatan, yang merupakan saluran perdagangan penting di dunia, yang hampir seluruhnya diklaim oleh China.
Dalam kesepakatan pada Selasa, Filipina dan Vietnam sepakat membentuk hotline di antara penjaga pantai kedua negara dan membentuk komite penjaga pantai gabungan untuk membahas masalah dan kepentingan bersama.
Baca Juga: Thailand-China Resmi Hapus Persyaratan Visa Kedua Negara
2. Ketegangan di Laut China Selatan telah meningkat dengan cepat
Editor’s picks
ilustrasi bendera China dan Filipina (twitter.com/ChinaEmbinCH)Mengutip Associated Press, beberapa negara termasuk Filipina dan Vietnam terlibat dalam sengketa maritim dengan China terkait klaim kedaulatan negara tersebut atas hampir seluruh bagian Laut China Selatan.
Konflik antara kapal Beijing dan Manila yang semakin intensif selama setahun terakhir telah memicu kekhawatiran akan konflik yang lebih luas. Mulai dari penunjuk laser yang membutakan para pelaut Filipina hingga tabrakan di laut dekat pos terdepan militer, telah membuat ketegangan meningkat dengan cepat di perairan tersebut.
Perjanjian keamanan bilateral disepakati saat meningkatnya ketegangan di perairan yang disengketakan, ketika Marcos mengambil sikap yang jauh lebih keras dibandingkan pendahulunya mengenai sengketa wilayah negaranya dengan Beijing.
Perjanjian tersebut berisiko memantik kemarahan China, terutama jika membuka jalan bagi kompromi di masa depan mengenai klaim yang disengketakan. Beijing cenderung memandang kemajuan dalam penyelesaian sengketa perbatasan di antara negara-negara pengklaim lainnya dengan sikap skeptis.
3. Marcos berupaya melibatkan negara-negara ASEAN melawan China
bendera Filipina (pexels.com/Emmanuel Nicolas Jr.)Seiring meningkatnya ketegangan, Marcos berupaya untuk melibatkan negara-negara Asia Tenggara lainnya dalam perjuangan Filipina melawan China. Namun, untuk mencapai hal tersebut, Marcos ingin meredakan ketegangan dengan negara-negara tetangga yang memiliki klaim yang tumpang tindih.
Seorang ahli dari Yokosuka Council on Asia Pacific Studies, Hanh Nguyen, memandang kesepakatan keamanan Hanoi dan Manila menunjukkan bahwa negara-negara yang mengklaim Laut China Selatan setidaknya dapat mengesampingkan perbedaan untuk sementara waktu dan bekerja sama dalam hal keamanan maritim.
Dilansir The Japan Times, langkah ini dilakukan setelah Marcos mengungkapkan pada November bahwa Filipina telah mendekati Vietnam untuk menyusun Code of Conduct terpisah dan berharap memperluas pembicaraan serupa dengan negara-negara tetangga lainnya, seperti Malaysia.
Hal tersebut dilakukan karena lambatnya negosiasi antara Beijing dan ASEAN, yang telah memakan waktu lebih dari 20 tahun.
Baca Juga: Pertemuan Menlu ASEAN di Laos Sepakati Sederet Hal Ini
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
