Menlu Taliban Diizinkan PBB Bertemu Diplomat Pakistan dan China
ilustrasi bendera Afghanistan (thirdway.org)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Komite Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyepakati izin bagi Menteri Luar Negeri Afghanistan pemerintahan Taliban, Amir Khan Muttaqi, melakukan perjalanan ke Pakistan. Amir Khan direncanakan bertemu dengan menteri luar negeri Pakistan dan China.
Amir Khan telah lama dikenai larangan perjalanan, pembekuan aset, dan embargo senjata oleh Dewan Keamanan PBB. Pemberian izin tersebut disampaikan PBB pada Senin (1/5/2023). Walau begitu, belum ada keputusan untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Afghanistan.
Baca Juga: PBB Akan Gelar Pertemuan Bahas Afghanistan, Taliban Gak Diundang!
1. Pertemuan tersebut kemungkinan membahas proyek China-Pakistan Economic Corridor
Pakistan akan menanggung semua biaya perjalanan Amir Khan. Pejabat China dan Pakistan pernah mengatakan bahwa mereka akan menyambut Afghanistan yang dipimpin Taliban ke dalam proyek infrastruktur China-Pakistan Economic Corridor (CPEC).
Sebelumnya, Dewan Keamanan PBB juga mengizinkan Amir Khan melakukan perjalanan ke Uzbekistan bulan lalu untuk pertemuan para menteri luar negeri negara-negara tetangga Afghanistan. Pertemuan itu guna membahas masalah perdamaian, keamanan, dan stabilitas kawasan.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memulai pertemuan dua hari dengan utusan khusus di Afghanistan di berbagai negara di Doha pada Senin (1/5/2023). Pertemuan itu bertujuan "untuk mencapai pemahaman bersama dalam komunitas internasional tentang bagaimana menjalin hubungan dengan Taliban," kata juru bicara PBB Stephane Dujarric, dilansir Reuters.
Baca Juga: PBB Bantah Akui Taliban sebagai Pemerintah Sah Afghanistan
2. Taliban sebut kebijakan internal seharusnya tidak mempengaruhi hubungan luar negeri
Editor’s picks
Selain membahas proyek, ada pula beberapa topik yang dibahas seperti hak perempuan dan anak perempuan, pemerintahan inklusif, hingga tindakan melawan terorisme dan perdagangan narkoba.
Sejak merebut kekuasaan pada Agustus 2021, otoritas Taliban telah memberlakukan aturan yang disebut PBB sebagai "apartheid berbasis gender".
“Setiap pertemuan tentang Afghanistan tanpa partisipasi pemerintah Afghanistan tidak efektif dan kontraproduktif,” Abdul Qahar Balkhi, juru bicara kementerian luar negeri Taliban, mengatakan kepada Al Jazeera.
Perempuan telah dilarang dari hampir semua pendidikan menengah dan universitas, dan dicegah bekerja di sebagian besar pekerjaan pemerintah. Bulan lalu, otoritas Taliban memperpanjang larangan perempuan untuk bekerja dengan badan-badan PBB.
Pemerintahan Taliban mengatakan larangan itu adalah "masalah internal" yang seharusnya tidak mempengaruhi hubungan luar negeri.
Baca Juga: Biden Salahkan Trump soal Kebangkitan Taliban di Afghanistan
3. Sekjen PBB Guterres sebut kunci Afghanistan mendapatkan bantuan kemanusiaan
Sekjen PBB Antonio Guterres (un.org)Guterres sempat mengatakan di media sosial bahwa kesetaraan gender merupakan kunci masyarakat Afghanistan untuk menerima bantuan dari PBB kembali. “Membalikkan semua tindakan yang membatasi hak perempuan untuk bekerja adalah kunci untuk menjangkau jutaan orang di Afghanistan yang membutuhkan bantuan kemanusiaan," tambahnya.
Sebelumnya, karena keterbatasan dana, para masyarakat Afghanistan mengalami kekurangan bantuan. Afghanistan berada pada risiko kelaparan tertinggi dalam 25 tahun terakhir.
Sejak Agustus 2022, sembilan dari 10 keluarga Afghanistan tidak mampu membeli makanan yang cukup. Hampir 20 juta orang Afghanistan tidak tahu dari mana makanan mereka selanjutnya akan datang.
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
