Apa Itu NATO: Aliansi Militer yang 'Bermusuhan' dengan Rusia

NATO adalah singkatan dari Organisasi Perjanjian Atlantik Utara (The North Atlantic Treaty Organization), dibentuk pada 1949. Tujuan utama pembentukannya adalah untuk bertindak sebagai pencegah ancaman ekspansi Uni Soviet di Eropa setelah Perang Dunia II.

Di luar itu, AS melihatnya sebagai alat untuk mencegah kebangkitan tendensi nasionalis di Eropa dan untuk mendorong integrasi politik di benua itu.

Namun, asal-usul sebenarnya berakar dari 1947, ketika Inggris dan Prancis menandatangani Perjanjian Dunkirk untuk menjadi aliansi guna melawan kemungkinan serangan Jerman setelah perang.

Adapun 12 anggota pendiri aliansi politik dan militer aslinya adalah Amerika Serikat, Inggris, Belgia, Kanada, Denmark, Prancis, Islandia, Italia, Luksemburg, Belanda, Norwegia, dan Portugal.

Pada intinya, organisasi ini bertindak sebagai aliansi keamanan dan militer gabungan, dengan tujuan memberikan pertahanan bersama melalui sarana militer dan politik, jika negara anggota terancam oleh negara eksternal.

Dikutip dari DW, Kamis (17/2/2022), landasan ini tercantum dalam pasal 5 piagam, klausul pertahanan kolektif yang berbunyi:

“Para Pihak setuju bahwa serangan bersenjata terhadap satu atau lebih dari mereka di Eropa atau Amerika Utara akan dianggap sebagai serangan terhadap mereka semua dan akibatnya mereka setuju bahwa, jika serangan bersenjata seperti itu terjadi, masing-masing dari mereka, dalam pelaksanaan hak pertahanan diri individu atau kolektif yang diakui oleh Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, akan membantu Pihak atau Para Pihak yang diserang dengan segera, secara sendiri-sendiri dan bersama-sama dengan Para Pihak lainnya, dengan tindakan yang dianggap perlu, termasuk penggunaan angkatan bersenjata, untuk memulihkan dan menjaga keamanan wilayah Atlantik Utara.”

Pasal 5 telah diajukan sekali, oleh Amerika Serikat, setelah serangan 9/11 pada tahun 2001.

Sebagai ilustrasi, jika Rusia (bukan anggota NATO) menyerang Turki (anggota NATO), maka AS, Jerman, atau Prancis akan membantu Turki untuk melakukan serangan balasan. Sebab, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5, menyerang satu anggota sama saja menyerang seluruh negara anggota NATO. 

Saat ini jumlah anggota NATO telah bertambah menjadi 30 negara negara. Ini terjadi setelah Soviet menciptakan aliansi militernya sendiri untuk melawan NATO pada  1955. Pada saat itu, Soviet beraliansi dengan tujuh negara komunis Eropa Timur lainnya membentuk Pakta Warsawa.

Tetapi, keruntuhan Tembok Berlin dan Soviet pada tahun 1991 membuka jalan bagi tatanan keamanan baru pasca-Perang Dingin di Eropa.

Begitu terbebas dari belenggu Soviet, sejumlah negara bekas anggota Pakta Warsawa menjadi anggota NATO. Anggota Grup Visegrad Hungaria, Polandia, dan Republik Ceko bergabung pada 1999. Lima tahun kemudian, pada 2004, NATO mengakui apa yang disebut Grup Vilnius, yang terdiri dari Bulgaria, Estonia, Latvia, Lituania, Rumania, Slovakia, dan Slovenia. Albania dan Kroasia bergabung pada 2009.

Anggota terbaru yang bergabung adalah Montenegro pada 2017 dan Makedonia Utara pada 2020, sehingga jumlah total negara anggota menjadi 30. Tiga negara lain saat ini dikategorikan sebagai “calon anggota/aspiring members”, yakni Bosnia-Herzegovina, Georgia, dan Ukraina.

Di saat konflik memanas antara Rusia dengan Ukraina di perbatasan kedua negara, ambisi Ukraina untuk bergabung dengan NATO kembali meningkat.

Sebelumnya, pada pertemuan puncak NATO di Bucharest pada 2008, aliansi tersebut telah secara resmi menyambut baik aspirasi keanggotaan Ukraina dan Georgia, tetapi tidak memberikan rencana aksi untuk keanggotaan. Bagi Rusia, gagasan bahwa Ukraina yang dulunya erat dengan Soviet ingin bergabung dengan NATO adalah hal yang salah.

Di sisi lain, Moskow juga menganggap Kiev belum layak bergabung dengan NATO. Bukan saja karena tidak memberikan dampak signifikan terhadap proporsi kekuatan militer, tetapi juga karena Ukraina masih disibukkan dengan urusan domestik seperti korupsi dan separatisme. 

Namun, NATO memiliki kebijakan pintu terbuka (open-door policy), sebagaimana diuraikan dalam pasal 10 perjanjian itu. Kebijakan ini memungkinkan negara Eropa mana pun yang dapat meningkatkan dan berkontribusi untuk keamanan kawasan Atlantik Utara untuk bergabung.

“Negara-negara yang bercita-cita menjadi anggota NATO juga diharapkan untuk memenuhi tujuan politik, ekonomi dan militer tertentu untuk memastikan bahwa mereka akan menjadi kontributor keamanan Aliansi serta penerima manfaat itu,” kata NATO di situs resminya.