Jakarta, IDN Times - Arab Saudi mendesak Uni Eropa menetapkan kelompok Houthi di Yaman yang didukung Iran sebagai organisasi teroris pada Kamis (12/11/2026). Desakan ini bertujuan meningkatkan tekanan internasional terhadap kelompok bersenjata tersebut.
Namun, upaya diplomasi Riyadh belum mendapat dukungan dari negara-negara Eropa. Mereka khawatir penetapan Houthi sebagai organisasi teroris justru akan menghambat peluang perdamaian di Yaman.
Sejumlah pejabat Eropa menilai penetapan Houthi sebagai organisasi teroris dapat memutus jalur komunikasi terbatas yang masih mereka miliki dengan kelompok tersebut. Keputusan ini juga sulit diambil maupun dibatalkan karena harus mendapat persetujuan bulat dari seluruh 27 negara anggota Uni Eropa.
Juru Bicara Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Anouar El Anouni, mengatakan pihaknya rutin berkomunikasi dengan Riyadh untuk membahas perkembangan kawasan. Namun, ia menolak mengungkapkan detail pembicaraan internal yang sedang berlangsung.
Peneliti senior Royal United Services Institute (RUSI) London, Joana de Deus Pereira, mengatakan negara-negara Eropa masih ragu karena khawatir Houthi akan membalas dengan menyerang kapal-kapal mereka di Laut Merah dan Selat Bab el-Mandeb. Penetapan status teroris juga dikhawatirkan menghambat kerja organisasi kemanusiaan serta menyulitkan layanan perbankan dan pengiriman uang dari luar negeri bagi jutaan warga Yaman.
Ketegangan kembali meningkat setelah gencatan senjata antara koalisi pimpinan Arab Saudi dan Houthi runtuh pada Juli 2026. Pada Sabtu (10/10/2026), serangan rudal Houthi ke Bandara Internasional Raja Khalid di Riyadh menewaskan 13 orang dan melukai lebih dari 300 orang. Serangan lanjutan sehari kemudian membuat jumlah korban tewas di bandara-bandara Arab Saudi sepanjang pekan itu mencapai sedikitnya 20 orang.
"Serangan Houthi terhadap bandara internasional Riyadh adalah tindakan teror yang mengerikan. Tidak ada pembenaran atas serangan membabi buta terhadap warga sipil dan fasilitas umum. Uni Eropa berdiri dalam solidaritas bersama Kerajaan Arab Saudi," kata Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas.
Pada November 2026, Houthi kembali menyerang sejumlah fasilitas energi Arab Saudi. Serangan tersebut merusak gedung perusahaan minyak Saudi Aramco di Riyadh serta menyasar jalur pipa minyak East-West dan fasilitas minyak di Pelabuhan Yanbu.
Di sisi lain, otoritas kesehatan Houthi melaporkan serangan udara di Desa al-Shariya, sebelah timur Sanaa, menewaskan 44 orang pada awal November 2026. Sementara itu, lebih dari 320 ribu warga Yaman telah mengungsi sejak Agustus 2026.
Saat ini, Uni Eropa baru memberlakukan embargo senjata dan pembekuan aset terhadap Houthi serta 12 komandannya. Padahal, Uni Eropa telah memasukkan Korps Garda Revolusi Islam Iran, yang menjadi pendukung utama Houthi, ke dalam daftar organisasi teroris sejak Februari 2026.
Pada 22 Oktober 2026, Parlemen Eropa telah mengesahkan seruan agar Dewan Uni Eropa menetapkan sayap politik dan militer Houthi sebagai organisasi teroris. Jika disetujui, Uni Eropa akan mengikuti langkah Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Selandia Baru yang lebih dulu menetapkan Houthi sebagai kelompok teroris.
Sementara itu, Dewan Keamanan PBB pada Kamis (12/11/2026) memutuskan memperpanjang sanksi berupa pembekuan aset dan larangan perjalanan terkait Yaman selama satu tahun. Namun, keputusan tersebut tidak menetapkan Houthi sebagai organisasi teroris.
"Kami menyayangkan dewan tidak mampu menyebut sesuatu sesuai kenyataannya dan menggambarkan milisi Houthi sebagai kelompok teroris," ujar Duta Besar Yaman untuk PBB, Abdullah al-Saadi, dilansir The Jerusalem Post.