AS Ajak Inggris, Prancis, Jerman Dorong Iran soal Kesepakatan Nuklir

Para kepala negara membahas upaya bersama untuk mencegah dan membatasi aktivitas regional Iran yang berbahaya, kata Gedung Putih.

Sebagai informasi, AS, Prancis, Jerman, dan Inggris merupakan negara-negara yang terlibat dalam kesepakatan nuklir Iran 2015, juga dikenal sebagai Joint Comprehensive Plan of Action atau JCPOA.

"Selain itu, mereka membahas negosiasi yang sedang berlangsung mengenai program nuklir Iran, kebutuhan untuk memperkuat dukungan bagi mitra di kawasan Timur Tengah, dan upaya bersama untuk mencegah dan membatasi kegiatan regional Iran yang tidak stabil," kata Gedung Putih, dilansir Al Jazeera. 

Tidak ada rincian lebih lanjut terkait pembahasan bagian Timur Tengah dari diskusi tersebut. Sejauh ini, cukup banyak isu yang terjadi di Timur Tengah, mulai dari kebangkitan Taliban hingga konflik Israel-Palestina.

Pekan lalu, Uni Eropa dan AS mengatakan, mereka sedang mempelajari tanggapan Iran terhadap apa yang disebut sebagai proposal final untuk menghidupkan kembali JCPOA.

Dalam proposal itu, jika Iran menghentikan program nuklirnya, negara itu akan mendapatkan imbalan berupa keringanan sanksi ekonomi. 

Namun, kegagalan dalam negosiasi nuklir dapat meningkatkan risiko perang regional baru, khususnya dengan Israel. Israel sendiri diyakini terlibat dalam berbagai pembunuhan pejabat dan ilmuwan Iran dalam beberapa bulan terakhir. 

Di sisi lain, Iran telah lama membantah memiliki ambisi dalam mengembangkan senjata nuklir seperti yang dituduhkan negara-negara Barat. Walau begitu, AS dan kawan-kawan tetap meyakini bahwa Iran memiliki aktivitas dalam mengembangkan senjata nuklir.

Menurut sumber yang mengetahui proposal Uni Eropa kepada Iran, jika Iran sepakat dengan proposal itu, sanksi-sanksi terhadap 17 bank Iran serta 150 lembaga ekonomi akan dicabut.

Dalam waktu 120 hari setelah penandatanganan perjanjian, Iran akan diizinkan untuk mengekspor 50 juta barel minyak per hari. Kesepakatan itu juga mencakup pelepasan 7 miliar dolar AS sebagai dana Iran, yang saat ini ditahan di Korea Selatan, kata sumber tersebut, dilansir Al Jazeera. 

AS juga harus membayar denda jika menarik diri dari perjanjian nuklir lagi, seperti yang terjadi di bawah pemerintahan Donald Trump pada 2018, menurut sumber tersebut.

Ini merupakan kesempatan bagi Iran untuk mendongkrak perekonomiannya, setelah sanksi-sanksi Barat menghambat pertumbuhan ekonomi mereka.