AS Bekukan Semua Bantuan Luar Negeri, kecuali Israel-Mesir
Intinya sih...
- Departemen Luar Negeri AS menghentikan program bantuan luar negeri kecuali bantuan pangan darurat dan bantuan militer bagi Israel dan Mesir.
- Program kemanusiaan vital terdampak, termasuk PEPFAR yang telah menyelamatkan jutaan nyawa, serta proyek penghapusan ranjau darat dan pembangunan infrastruktur dasar di negara konflik.
- Pembekuan ini juga mempengaruhi dukungan militer ke Ukraina dan terjadi di tengah meningkatnya kebutuhan bantuan kemanusiaan global.
Jakarta, IDN Times - Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) mengeluarkan memo internal yang memerintahkan penghetian seluruh program bantuan luar negeri yang sedang berjalan. Kebijakan ini mengikuti perintah eksekutif Presiden AS Donald Trump pada Senin (20/1/2024) untuk meninjau ulang semua bantuan pembangunan luar negeri selama 90 hari.
Melansir BBC pada Sabtu (25/1/2025), perintah ini memberlakukan pengecualian pada dua jenis bantuan. Pertama, bantuan pangan darurat bagi negara-negara yang mengalami krisis kelaparan. Kedua, bantuan militer bagi Israel dan Mesir.
AS merupakan negara donor bantuan internasional terbesar di dunia. Data pemerintah AS mencatat total bantuan luar negeri mereka mencapai 68 miliar dolar AS (sekitar Rp1.099 triliun) sepanjang 2023, dilansir The Guardian.
Program yang harus dievaluasi termasuk bantuan pembangunan, program kesehatan, pendidikan, keamanan, dan berbagai upaya lain di seluruh dunia. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio telah mengeluarkan perintah penghentian kerja untuk semua kontrak yang sedang berjalan.
1. Dampak dari pembekuan bantuan
Keputusan AS berdampak luas terhadap program-program kemanusiaan vital di berbagai negara. Program PEPFAR (President's Emergency Relief Plan for AIDS Relief) yang telah menyelamatkan 25 juta nyawa, termasuk 5,5 juta anak-anak, masuk dalam daftar pembekuan, dilansir AP.
Program penghapusan ranjau darat di berbagai negara konflik harus menghentikan operasinya. Proyek pembangunan infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, dan tempat tinggal bagi pengungsi juga terancam terhenti.
Beberapa organisasi bantuan telah menerima surat perintah penghentian kerja pada Jumat (24/1/2024) sore. Organisasi-organisasi ini kemungkinan besar akan menghentikan operasi mereka segera karena khawatir tidak bisa mengganti biaya operasional.
"Keputusan ini memiliki konsekuensi hidup atau mati bagi jutaan orang di seluruh dunia. Pemerintahan Trump mengabaikan pendekatan bantuan luar negeri bipartisan jangka panjang yang mendukung masyarakat berdasarkan kebutuhan, terlepas dari politik," kata Abby Maxman, Kepala Oxfam America.
2. AS akan meninjau ulang seluruh program bantuan luar negeri
Marco Rubio memerintahkan peninjauan menyeluruh selama 85 hari terhadap semua program bantuan luar negeri AS. Tim peninjau akan mengevaluasi efektivitas program dan kesesuaiannya dengan agenda kebijakan luar negeri Trump.
Kebijakan ini mempengaruhi ribuan kontrak bantuan yang sedang berjalan. Organisasi pelaksana dan LSM kemungkinan masih bisa membayar gaji karyawan mereka, namun semua kegiatan bantuan aktual di lapangan harus dihentikan.
Para penerima bantuan AS harus menunggu hasil evaluasi sebelum bisa melanjutkan program mereka. Departemen Luar Negeri belum memberikan panduan lebih lanjut mengenai kriteria evaluasi atau kemungkinan program dilanjutkan sebelum 90 hari.
"Saya telah mengalami penghentian bantuan berkali-kali saat menjadi direktur misi untuk Tepi Barat dan Gaza, tapi itu hanya spesifik untuk satu wilayah. Pembekuan kali ini berskala global dan mempengaruhi kontrak yang sudah didanai dan berjalan," ujar Mantan Direktur Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) untuk Timur Tengah, Dave Harden.
3. Pro-kontra pembekuan bantuan
Pembekuan bantuan AS berpotensi mempengaruhi dukungan militer ke Ukraina. Pemerintahan Biden sebelumnya telah menyalurkan miliaran dolar bantuan senjata, namun masih tersisa dana sekitar 3,85 miliar dolar AS (sekitar Rp62,2 triliun) yang belum dicairkan.
Partai Republik di Kongres AS mendukung langkah Trump ini. Ketua Komite Hubungan Luar Negeri DPR, Brian Mast berjanji akan mengawasi setiap dolar anggaran dan peran setiap diplomat dalam Departemen Luar Negeri.
Pembekuan ini terjadi di tengah meningkatnya kebutuhan bantuan kemanusiaan global. Gaza sedang mengalami lonjakan bantuan pangan setelah gencatan senjata Israel-Hamas. Sudan dan beberapa negara lain juga menghadapi krisis kelaparan akibat konflik internal.
"Perintah penghentian ini tidak hanya mengganggu program bantuan luar negeri AS dan para penerimanya, tapi juga kehidupan sehari-hari para pekerja yang menyalurkan bantuan penting ini. Reformasi bantuan luar negeri AS memang sangat diperlukan, tapi langkah drastis seperti ini justru tidak membantu," kata pejabat senior USAID secara anonim, dilansir NPR.