AS Berang, Israel Bakal Perluas Permukiman Yahudi di Tepi Barat

19 Jun 2023, 16:25 WIB

bendera Israel (unsplash.com/Chris Hearn)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah Israel menyetujui rencana pemberian ribuan izin bangunan permukiman di Tepi Barat dalam rapat kabinet pada Minggu (18/6/2023). Rencana pemberian izin kepada 4.560 unit rumah itu masuk dalam agenda Dewan Perencanaan Tertinggi Israel, yang akan menggelar pertemuan minggu depan.

Berbagai faksi telah menyuarakan kekhawatiran mendalamnya bahwa seluruh Tepi Barat akan segera berada di bawah kendali Israel.

Merespons hal itu, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) mengungkapkan pihaknya sangat terganggu dengan langkah yang dilakukan Israel. Washington menyebut langkah itu dapat menghalangi perdamaian dengan Palestina. Pihaknya menyerukan Israel untuk kembali ke meja dialog.

"Seperti kebijakan lama, Amerika Serikat menentang tindakan sepihak yang membuat solusi dua negara lebih sulit dicapai dan merupakan hambatan bagi perdamaian," ungkap juru bicara Departemen, Matthew Miller, mengutip Reuters.

1. Tahapan izin pembangunan permukiman dipangkas hingga jauh lebih mudah

Menteri Keuangan Israel yang propemukim, Bezalel Smotrich, diberi kekuasaan untuk mempercepat pembangunan permukiman ilegal tersebut. Itu memberinya kuasa untuk mengambil alih seluruh proses pembangunan, termasuk memangkas enam tahapan persetujuan yang sebelumnya harus melalui Kementerian Pertahanan.

"Kami akan terus mengembangkan proyek pemukiman dan memperkuat kontrol Israel atas wilayah itu," kata Smotrich, dilansir Al Jazeera.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Palestina menyebut persetujuan permukiman yang dilakukan Israel adalah eskalasi berbahaya untuk menyelesaikan aneksasi Tepi Barat. Pihaknya juga memboikot pertemuan Komite Ekonomi Bersama dengan Israel yang dijadwalkan berlangsung pada Senin (19/6/2023).

Hamas, yang telah memerintah Gaza sejak 2007, menegaskan tidak akan memberikan negara Yahudi itu legitimasi atas wilayahnya dan akan melawannya dengan segala cara.

2. AS minta Israel penuhi komitmennya untuk meredakan ketegangan

Gedung Putih di Washington, Amerika Serikat (unsplash.com/Saul Rodriguez)

Sebagian besar negara menganggap permukiman yang dibangun di Tepi Barat, yakni tanah yang direbut Israel dalam perang Timur Tengah 1967 itu ilegal. Hal itu telah menjadi salah satu isu mendasar dalam konflik panjang Israel-Palestina.

Langkah yang dilakukan Israel untuk memperluas permukiman dianggap AS sebagai pelanggaran terhadap komitmen yang telah dibuat negara itu di Aqaba, Yordania, dan Sharm El Sheikh, Mesir.

Komitmen itu menyepakati kedua pihak yang berkonflik untuk mengambil langkah dalam meredakan ketegangan di Tepi Barat. Israel secara khusus setuju untuk menunda rencana pembangunan permukiman baru selama empat bulan dan tidak melegalkan pos-pos baru selama enam bulan.

"Kami menyerukan Pemerintah Israel untuk memenuhi komitmen yang dibuatnya di Aqaba, Yordania dan Sharm El Sheikh, Mesir dan kembali ke dialog yang ditujukan untuk de-eskalasi," seru Departemen Luar Negeri AS, dikutip The Times of Israel.

Meski demikian, Israel menyanggah klaim Washington. Pihaknya mengatakan permukiman yang dibangun atas izin Kementerian Pertahanan di tanah milik negara berbeda dengan pos-pos ilegal yang dibangun tanpa izin.

3. Ribuan permukiman ilegal Israel telah dibangun di Tepi Barat

Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu (twitter.com/IsraeliPM)

Sejak menjabat, koalisi Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu, telah menyetujui promosi lebih dari 7 ribu unit rumah di Tepi Barat. Pihaknya juga mengamandemen undang-undang untuk membuka jalan bagi para pemukim untuk kembali ke empat permukiman yang sebelumnya telah dievakuasi.

Hampir 750 ribu warga Israel tinggal di 250 permukiman ilegal di Tepi Barat. Permukiman itu dibangun di atas tanah yang direbutnya dalam Perang Enam Hari pada 1967.

Pemerintah garis keras Israel telah menempatkan perluasan permukiman di Tepi Barat sebagai prioritas utama. Partai Likud yang dipimpin Netanyahu berjanji untuk memajukan dan mengembangkan permukiman di seluruh tanah Israel.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.