Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, mencabut visa 8 hakim Brasil yang dipimpin oleh Hakim Alexandre de Moraes.
Brasil menentang campur tangan AS dalam urusan dalam negerinya dan menilai tindakan tersebut sebagai balas dendam picik.
Bolsonaro diawasi ketat dengan dilarang meninggalkan rumah pada malam hari dan menggunakan media sosial setelah dituduh merencanakan kudeta.
Jakarta, IDN Times – Amerika Serikat mencabut visa perjalanan delapan hakim Mahkamah Agung Brasil pada Jumat (19/7/2025). Menurut Washington, keputusan ini diambil karena adanya persekusi politik terhadap mantan Presiden Jair Bolsonaro.
Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, mengecam keputusan tersebut dan menyebutnya sebagai intervensi yang tidak bisa diterima. Menurutnya, pencabutan visa itu merupakan serangan terhadap kedaulatan Brasil, dilansir The Guardian.
Pencabutan visa diumumkan langsung oleh Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, yang menyebut Hakim Alexandre de Moraes sebagai target utama. Moraes adalah hakim yang memimpin penyelidikan dugaan rencana kudeta oleh Bolsonaro. Rubio menuduh Moraes menciptakan sistem persekusi dan pembungkaman di Brasil.
"Persekusi politik yang dilakukan Hakim Agung Federal Brasil Alexandre de Moraes terhadap Jair Bolsonaro menciptakan sistem persekusi dan pembungkaman yang begitu luas sehingga tidak hanya melanggar hak-hak dasar warga Brasil, tetapi juga berisiko digunakan untuk menargetkan warga Amerika," kata Rubio, dikutip dari The Hill.
Sanksi visa ini juga berlaku bagi anggota keluarga dekat dari para hakim yang ditargetkan. Tiga dari sebelas hakim agung dilaporkan tidak terkena sanksi, dua di antaranya merupakan hakim yang ditunjuk sendiri oleh Bolsonaro saat menjabat.
Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump telah mengancam akan memberlakukan tarif 50 persen atas semua impor Brasil. Ancaman tersebut dinilai sebagai upaya untuk membela Bolsonaro yang dikenal sebagai sekutu Trump.
Kecaman datang dari berbagai pihak di Brasil, termasuk Menteri Hubungan Kelembagaan, Gleisi Hoffmann, yang menilainya sebagai tindakan balas dendam yang picik. Media konservatif Estado de São Paulo juga mengkritik campur tangan pemerintahan Trump yang disebut menodai hubungan kedua negara.
Moraes menuduh Bolsonaro telah menyerang kedaulatan negaranya sendiri. Menurutnya, Bolsonaro sengaja mendorong kepala negara asing untuk mencampuri peradilan Brasil.
"Solidaritas dan dukungan saya sampaikan kepada para hakim Mahkamah Agung Federal, yang telah terdampak oleh tindakan sewenang-wenang dan tidak berdasar dari pemerintah AS ini. Campur tangan satu negara dalam sistem peradilan negara lain tidak dapat diterima dan melanggar prinsip-prinsip dasar penghormatan dan kedaulatan antar negara," kata Lula, dilansir dari France24.
Sikap berbeda ditunjukkan oleh kubu Bolsonaro, di mana putranya yang merupakan anggota kongres, Eduardo Bolsonaro, berterima kasih kepada Rubio. Ia menyebut keputusan itu sebagai bagian dari perjuangan untuk kebebasan berpendapat.
Pencabutan ini terjadi setelah pengadilan memerintahkan pemasangan gelang kaki elektronik pada Bolsonaro. Ia juga dilarang meninggalkan rumah pada malam hari dan menggunakan media sosial.
Menanggapi larangan ini, Bolsonaro mengaku merasa terhina.
"Saya merasakan penghinaan tertinggi. Saya berusia 70 tahun, saya adalah presiden republik selama empat tahun," ujar Bolsonaro, dilansir Al Jazeera.
Bolsonaro saat ini diadili atas dugaan perencanaan kudeta setelah kalah dalam pemilihan presiden tahun 2022. Sebelumnya, pengadilan juga telah melarangnya untuk mencalonkan diri dalam jabatan publik apa pun hingga tahun 2030.
Ancaman tarif AS dinilai justru dapat memperkuat posisi Lula di dalam negeri. Kebijakan tersebut berisiko merugikan sektor agribisnis seperti kopi dan peternakan, yang merupakan basis pendukung utama Bolsonaro.
Putra Bolsonaro yang lain, Senator Flávio Bolsonaro, sempat mengunggah permintaan di media sosial agar Trump mengganti ancaman tarif dengan sanksi individu. Namun, unggahan tersebut dihapus tidak lama setelah dipublikasikan.