AS dan Inggris Tarik Sebagian Personel dari Pangkalan Militer Qatar

Menurut laporan Reuters, seorang pejabat AS mengatakan bahwa Washington menarik sebagian personel dari pangkalan-pangkalan utama di kawasan tersebut sebagai langkah pencegahan menyusul meningkatnya ketegangan regional. Sejumlah diplomat menyebutkan bahwa sebagian pasukan telah disarankan untuk meninggalkan Pangkalan Al Udeid di Qatar. Inggris juga dilaporkan menarik beberapa stafnya dari pangkalan tersebut.

“Inggris selalu menerapkan tindakan pencegahan untuk memastikan keamanan dan keselamatan personel kami, termasuk, jika perlu, penarikan personel,” kata juru bicara Kementerian Pertahanan Inggris.

Dilansir dari Al Jazeera, Pangkalan Al Udeid merupakan pangkalan militer AS terbesar di Timur Tengah, yang menampung sekitar 10 ribu personel dan 100 staf Inggris. Tahun lalu, lebih dari sepekan sebelum AS melancarkan serangan udara terhadap Iran, sejumlah personel dan keluarga mereka dipindahkan dari pangkalan-pangkalan AS di Timur Tengah.

Setelah serangan AS pada Juni, Iran melancarkan serangan rudal ke Pangkalan Al Udeid. Namun, sebagian besar rudal berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara AS dan Qatar, serta tidak ada korban jiwa yang ditimbulkan.

Menanggapi ketegangan yang terjadi, Kedutaan Besar AS di Arab Saudi mengimbau personel dan warga negaranya yang berada di kawasan tersebut untuk berhati-hati dan dan menghindari instalasi militer.

"Mengingat ketegangan regional yang sedang berlangsung, misi AS di Arab Saudi telah menyarankan personelnya untuk lebih berhati-hati dan membatasi perjalanan yang tidak penting ke instalasi militer mana pun di kawasan tersebut. Kami merekomendasikan warga negara Amerika Serikat di Kerajaan untuk melakukan hal yang sama," demikian pernyataan kedutaan dalam laman resminya.

Sementara itu, menurut situs Administrasi Penerbangan Federal Amerika Serikat (FAA), Iran menutup wilayah udaranya mulai pukul 02.45 waktu setempat pada Kamis (15/1/2026) untuk hampir semua penerbangan. Penutupan tersebut awalnya dijadwalkan berlangsung selama 2 jam, tapi kemudian diperpanjang hingga pukul 08.00 waktu setempat.

Beberapa maskapai penerbangan, termasuk Air India dan Lufthansa, mengumumkan akan mengalihkan rute penerbangan mereka guna menghindari wilayah Iran sebagai respons atas situasi yang berkembang di Timur Tengah.

Presiden AS, Donald Trump, sebelumnya telah memperingatkan bahwa Washington akan mengambil tindakan yang sangat keras terhadap Iran jika otoritas negara itu terus mengeksekusi pengunjuk rasa. Namun, pada Rabu (14/1/2026), ia mengatakan pemerintahannya telah mendapat informasi bahwa pembunuhan di Iran telah dihentikan, dan tidak ada rencana untuk eksekusi.

"Kami akan memantau dan melihat bagaimana prosesnya berjalan," kata Trump, saat ditanya apakah ia masih mempertimbangkan opsi intervensi militer.

Gelombang protes di Iran dimulai pada akhir Desember 2025 menyusul anjloknya mata uang negara tersebut di tengah melonjaknya biaya hidup. Aksi protes ini kemudian berkembang menjadi tuntutan perubahan politik, menjadikannya salah satu tantangan paling serius terhadap pemerintahan ulama sejak Revolusi Islam 1979.

Menurut Kantor Berita Aktivis Hak Asasi Manusia (HRANA), sedikitnya 2.403 pengunjuk rasa telah dikonfirmasi tewas, termasuk 12 anak. Lebih dari 18.434 pengunjuk rasa juga ditangkap selama kerusuhan tersebut

Dilansir dari BBC, Amnesty International menyatakan telah terjadi pembunuhan massal di luar hukum dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya, merujuk pada video terverifikasi dan informasi kredibel dari para saksi mata di Iran. Organisasi tersebut mendesak negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengakui kejahatan yang dilakukan oleh aparat keamanan dalam penanganan aksi protes tersebut.