AS Hukum Kelompok Etnis Bersenjata Myanmar atas Penipuan Online
Jakarta, IDN Times - Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS) telah menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap kelompok etnis bersenjata di Myanmar, Tentara Nasional Karen (KNA). Sebelumnya, KNA dikenal sebagai Pasukan Penjaga Perbatasan Karen (BGF).
Sanksi yang diberikan pada 5 Mei 2025 juga menyasar pemimpin KNA, Saw Chit Thu, dan kedua anak laki-lakinya, Saw Htoo Eh Moo dan Saw Chit Chit.
KNA dianggap memainkan peran kunci dalam memfasilitasi penipuan online yang merugikan warga negara Amerika. Mereka juga terlibat dalam perdagangan manusia dan penyelundupan lintas batas, dilansir NHK News pada Rabu (7/5/2025).
1. Sanksi apa yang dijatuhkan AS?
KNA menguasai wilayah di Myanmar timur di sepanjang perbatasan dengan Thailand. Kelompok ini memiliki hubungan dekat dengan pemerintah militer Myanmar.
Departemen Keuangan AS mengatakan kelompok bersenjata itu telah meraup untung dalam apa yang disebutnya skala industri. Mereka disebut menyewakan tanah yang dikuasainya dan menyediakan keamanan kepada sindikat kejahatan terorganisir yang menjalankan pusat penipuan daring di wilayah seperti Shwe Kokko dan Myawaddy.
Sanksi AS bertujuan merusak jaringan kriminal yang menghasilkan miliaran dolar AS, melalui operasi penipuan daring yang menargetkan korban di seluruh dunia. Adapun sanksi keuangan yang diberikan, yakni membekukan semuat aset apapun di bawah yurisdiksi AS yang mungkin mereka miliki dan melarang warga Amerika melakukan bisnis dengan mereka.
Sanksi AS juga menambah daftar panjang tindakan internasional terhadap individu dan entitas yang terlibat dalam kejahatan lintas batas di Myanmar.