AS-Iran Saling Balas Serangan Lagi di Selat Hormuz

Sebagai respons atas serangan tersebut, militer AS menggempur situs radar pengawasan pantai Iran di Goruk dan Pulau Qeshm di sepanjang Selat Hormuz pada Sabtu (6/6/2026). Berdasarkan pernyataan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran (IRGC), mereka kemudian membalas dengan menargetkan pangkalan militer AS di kawasan yang sama. IRGC juga melepaskan tembakan ke empat kapal tanker yang dituduh melintas di Selat Hormuz tanpa izin.

Dampak bentrokan itu ikut dirasakan negara sekitar. Angkatan Darat Kuwait menyatakan pihaknya mencegat rudal yang melintas di atas kawasan permukiman. Meski menimbulkan kerusakan material, insiden tersebut dipastikan tak menimbulkan korban jiwa. Sementara di Bahrain, sirene peringatan sempat dibunyikan sehingga warga diminta mencari tempat berlindung.

Pada jalur diplomatik, Kementerian Luar Negeri Iran menyampaikan protes keras terhadap operasi militer AS. Teheran menilai Washington melanggar kesepakatan gencatan senjata dan menuding AS tak menunjukkan niat meredakan situasi. Iran juga menyatakan AS harus bertanggung jawab atas dampak dari tindakan yang mereka sebut ilegal. Di sisi lain, IRGC mengklaim bentrokan bermula ketika militer AS berupaya mengawal kapal tanker minyak melewati perairan yang sebagian besar telah ditutup Iran selama perang.

Melansir laporan Almigdad Alruhaid dari Al Jazeera di Teheran, tindakan IRGC disebut sebagai peringatan keras kepada Washington. Menurut Alruhaid, Iran menilai insiden dipicu oleh kapal tanker yang didukung AS karena mencoba menerobos Selat Hormuz tanpa koordinasi.

“Mereka secara eksplisit memperingatkan bahwa jenis agresi semacam ini dari Amerika Serikat di kawasan tak akan dibiarkan tanpa jawaban, dan bahwa mereka akan membalas dengan kuat dan segera,” ujar Alruhaid, dikutip Al Jazeera.

Serangan rudal dan drone Iran memicu kecaman dari Kuwait dan Bahrain karena dianggap melanggar kedaulatan negara serta mengancam stabilitas kawasan. Kritik serupa juga disampaikan Mesir, Yordania, dan Qatar.

Meski situasi keamanan memanas, AS dan Iran masih menjalani negosiasi tidak langsung untuk menyusun kesepakatan damai sementara guna mengakhiri perang yang berlangsung sejak 28 Februari 2026. Iran menuntut pencabutan sanksi ekonomi, pemulihan akses terhadap aset yang dibekukan termasuk pendapatan minyak bernilai miliaran dolar AS, serta penghentian blokade pelabuhan oleh AS. Sebaliknya, Washington meminta Selat Hormuz kembali dibuka dan menginginkan konsesi terkait program nuklir Iran.

Jurnalis Al Jazeera di Doha, Zein Basravi, melaporkan bahwa eskalasi berulang akan menyulitkan posisi negosiator, mediator, dan Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) dalam memulihkan ekonomi serta mendorong penghentian perang. Basravi juga mencatat ekonomi global telah terpukul akibat blokade di Selat Hormuz dan sanksi ekonomi yang diberlakukan AS.

Mengutip CNBC, Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi tiba di Teheran untuk bertemu pejabat senior Iran, termasuk Menteri Luar Negeri Abbas Araqchi. Sumber dari Pakistan menyebut Naqvi membawa pesan khusus untuk Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei dalam misi diplomatik tersebut.

Di Washington, Presiden AS Donald Trump menghadapi tekanan politik dalam negeri akibat kenaikan harga bensin. Dalam wawancara program Meet the Press produksi NBC, Trump mengatakan sebagian besar fasilitas produksi drone dan rudal Iran telah dihancurkan, tetapi Iran diperkirakan masih memiliki sekitar 21-22 persen persenjataannya.

Di pihak Iran, penasihat pemimpin tertinggi Mohsen Rezaei menyatakan syarat utama perdamaian adalah pencairan kembali aset Iran senilai 24 miliar dolar AS atau sekitar Rp434 triliun. Rezaei juga memperingatkan bahwa serangan lanjutan hanya akan menyeret AS ke dalam “koridor gelap.”

Konflik yang berawal dari operasi militer AS dan Israel terhadap Iran juga meluas ke Lebanon. Serangan Israel dilaporkan menghantam kendaraan militer di wilayah selatan Lebanon dan menewaskan dua perwira serta satu prajurit Angkatan Darat Lebanon. Iran menegaskan kesepakatan dengan AS harus mencakup gencatan senjata di Lebanon antara Israel dan Hezbollah yang didukung Teheran.

Pemimpin Hezbollah Naim Qassem secara terbuka menolak rancangan pakta damai yang disusun AS untuk Israel dan pemerintah Lebanon. Qassem menilai dokumen tersebut tak memuat penarikan pasukan Israel dan menyatakan Hezbollah tak dilibatkan dalam proses perundingan. Sementara itu, pemerintah Israel menegaskan pasukannya tak akan ditarik dari Lebanon di tengah perbedaan pandangan yang masih berlangsung dengan AS.