Sudaryono menegaskan, kehadiran BGN bukan sebagai panitia yang membagikan makanan, melainkan lembaga untuk menyediakan makan bergizi bagi masyarakat
Janji-Janji Kepala BGN Sudaryono untuk MBG, Semoga Bukan Omon-Omon
Bogor, IDN Times – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono langsung inspeksi mendadak atau sidak ke tiga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kota Bogor, Jumat, 24 Juli 2026 dini hari.
Pria yang akrab disapa Masdar itu resmi dilantik sebagai kepala BGN oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 22 Juli 2026.
Tiga tempat tersebut adalah SPPG Pasir Kuda 03, SPPG Cipaku 02, dan SPPG Tegal Gundul 05. Ini merupakan sidak perdananya pasca-dilantik berdasarkan Keppres Nomor 78P Tahun 2026 untuk menggantikan Nanik S. Deyang.
"Yang pertama tentu saja kita datang tanpa pemberitahuan. Yang kedua menyemangati dapur dan petugas yang memang bagus," ungkap Sudaryono.
1. Janji Sudaryono saat sidak SPPG di Kota Bogor
Dari hasil peninjauan langsung di tiga titik tersebut, Sudaryono menilai, proses produksi dan kebersihan mayoritas SPPG tersebut sudah berjalan dengan baik. Meski operasional sudah mengikuti standar (SOP), ia mengingatkan seluruh elemen pekerja agar menjalankan tugas dengan penuh kepedulian.
"Jadi memang tadi pesan saya kepada semua kepala-kepala SPPG, pengawas gizi, maupun akuntan dan semua petugas di dapur, ya kita kerja pakai hati, gitu ya. Bekerja bukan hanya kerja nyari duit, yang penting kasih makan, bukan, tapi benar-benar dilihat," tutur Sudaryono.
Pada kesempatan ini, Sudaryono menyatakan komitmennya bakal menerapkan sistem reward and punishment yang ketat dalam operasional dapur MBG ke depan. Ia tidak akan segan menjatuhkan sanksi berat bagi unit SPPG yang mengabaikan standar keamanan pangan, mutu, dan pelayanan.
“Yang bagus kita pertahankan. Nah, yang yang kurang bagus kita perbaiki segera. Yang melanggar, yang gak ngerti—ya mohon maaf, yang barangkali tidak bisa diperbaiki, ya terpaksa harus kita tutup," tegas Sudaryono.
Selain mengevaluasi teknis dapur, Sudaryono juga menyoroti kendala manajerial yang selama ini terjadi. Dia berjanji akan menyinkronkan program MBG secara lebih terbuka, dengan melibatkan berbagai kementerian dan dinas terkait, seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan.
“Mohon maaf, barangkali kalau yang lalu-lalu ada sumbatan-sumbatan komunikasi, setelah ini insyaallah di bawah kepemimpinan saya sumbatan komunikasi itu harusnya tidak ada lagi,” pungkasnya.
2. Sudaryono klaim dia dan keluarga tidak punya SPPG serta siap benahi BGN
Usai dilantik di Istana, Sudaryono mengklaim ia bersama keluarga tidak memiliki unit SPPG.
"Gak ada, gak ada, dan saya tidak punya SPPG, saya tidak punya dapur. Tidak ada keluarga saya yang punya dapur (MBG)," ujar Sudaryono di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 22 Juli 2026.
"Ingat itu ya, kita menyediakan gizi yang sesuai. Ini namanya makan bergizi gratis, bukan makan enak gratis atau bukan makan banyak gratis bukan, tapi makan bergizi gratis," ucap dia.
Dia kemudian meminta kepada semua pihak agar tidak menjual namanya. Oleh karena itu, Sudaryono menegaskan, tak akan berkompromi mengenai hal buruk dalam pengelolaan ekosistem MBG.
"Kalau nanti ada orang misalnya menawarkan jasa, barangkali dengan imbalan, mengaku orang saya, keluarga saya, sahabat saya, teman saya, alumni bersama saya dan lain-lain yang dirasa tidak sesuai, saya pastikan itu tidak benar," kata dia.
Dalam kesempatan itu, Daryono juga mengatakan, MBG merupakan program yang bermanfaat bagi masyarakat.
"Jadi ini adalah program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program. Jadi bukan hanya menyediakan makan tapi menyediakan gizi yang sesuai, yang baik untuk anak-anak kita, ibu-ibu yang hamil, ibu-ibu yang menyusui, dan juga para lansia," kata dia.
Selain itu, Sudaryono memastikan, BGN tengah menyiapkan strategi untuk mencegah terulangnya kasus keracunan makanan dalam Program MBG. Ia mengaku telah memahami berbagai tantangan pelaksanaan MBG karena terlibat sejak tahap awal pembahasan program tersebut.
Terkait dorongan publik agar program MBG dihentikan dan dievaluasi, ia menegaskan, pihaknya terbuka terhadap kritik. Namun, seruan menghentikan program MBG maupun membubarkan BGN bukan bentuk kritik yang menjadi ranah lembaganya. Menurut dia, tugas BGN adalah memperbaiki tata kelola dan memastikan pelaksanaan program MBG berjalan dengan baik.
"Misalnya ada yang atas nama kritik kemudian kritiknya sama dengan misalnya hentikan atau bubarkan MBG, bubarkan BGN, saya kira itu bukan kritik. Bukan ranah kami untuk menghentikan atau membubarkan BGN," kata Sudaryono di Gedung BGN, Rabu.
Ia menegaskan, MBG adalah program prioritas Presiden Prabowo yang dirancang sejak masa kampanye sebagai janji politiknya.
"Makan Bergizi adalah janji politik Presiden Prabowo. Direncanakan jauh-jauh hari, disampaikan pada momen kampanye, dan kemudian beliau terpilih jadi Presiden," ujarnya.
Karena itu, Sudaryono mengatakan, fokus BGN saat ini adalah membenahi tata kelola, menyediakan makanan bergizi yang aman bagi penerima manfaat, serta mendorong dampak ekonomi di daerah.
"Sehingga kami fokusnya adalah perbaikan tata kelola, menyediakan gizi yang baik dan aman bagi anak-anak kita, bagi ibu hamil, menyusui, dan lansia, dan memberikan efek positif terhadap perekonomian khususnya berada di desa-desa," katanya.
Sudaryono menegaskan program MBG ditujukan untuk masyarakat, sehingga BGN tetap membuka ruang dan masukan.
"Ini adalah program dari rakyat dan akan diberikan kepada rakyat. Sekali lagi, kami mendengarkan. Saya mendengarkan, kami mendengarkan," ucapnya.
3. BGN dinilai cuma ganti pemain
Koalisi masyarakat yang peduli pada kepentingan publik, khususnya memantau pelaksanaan program MBG yang menamakan diri Koalisi MBG Watch menilai, penunjukkan Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru tak akan menyelesaikan krisis yang sejak awal membelit program unggulan Presiden Prabowo itu.
Apalagi, Sudaryono terafiliasi dengan Partai Gerindra dan menduduki posisi Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Jawa Tengah. Hal itu, menurut Koalisi MBG Watch, justru memperkuat persepsi publik mengenai konflik kepentingan di dalam penyelenggaraan MBG.
"Ini hanya lah pergantian pemain semata tanpa ada upaya serius untuk membenahi kegagalan tata kelola, pemborosan dan misalokasi anggaran publik hingga catatan panjang dugaan pelanggaran dan penyimpangan program yang membahayakan penerima manfaat," ungkap Koalisi MBG Watch dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis, 23 Juli 2026.
Penahanan eks Kepala BGN, Dadan Hindayana oleh Kejaksaan Agung turut menegaskan persoalan MBG bukan sekadar penyalahgunaan kewenangan, melainkan krisis sistemik dan tata kelola BGN. Dadan ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan korupsi penyimpangan tata kelola dan pengadaan dalam Program MBG pada rentang 2025 hingga 2026.
"Fakta ini saja sudah membuktikan bahwa BGN sejak awal telah dibangun dengan sistem yang rapuh, minim pengawasan dan rentan terhadap penyimpangan," sebut kaolisi.
Koalisi MBG Watch menilai, kusutnya permasalahan MBG tak akan selesai lantaran Sudaryono tak memiliki rekam jejak kepakaran di bidang gizi dan kesehatan masyarakat. Meskipun Sudaryono disebut sejak awal turut mendirikan BGN.
"Ini semakin membuktikan bahwa pemerintah serius menyelesaikan isu gizi dan kesehatan penerima manfaat MBG," ungkap Irma Hindayana dari Lapor Sehat yang ikut tergabung dalam koalisi.
Hal lain yang disorot oleh koalisi, yakni posisi Sudaryono yang masih rangkap jabatan sebagai komisaris utama PT Pupuk Indonesia. Hal tersebut menunjukkan presiden sedang menormalisasi konflik kepentingan di dalam pengelolaan program publik yang bernilai raksasa.
"Konflik kepentingan adalah pintu awal dari praktik koruptif karena keputusan negara rentan dikendalikan oleh kedekatan politik, jaringan bisnis dan loyalitas kekuasaan. Bukan oleh kepentingan penerima manfaat," kata Agus Sarwono dari Transparency International Indonesia (TII).
Ia menekankan selama BGN masih dikuasai oleh figur-figur yang dekat dengan kekuasan maka MBG akan tetap bergeser menjadi arena perburuan rente untuk kepentingan politik.
Direktur Keadilan Fiskal Celios, Media Wahyudi Askar menilai alih-alih membentuk badan baru bernama BGN untuk mendistribusikan makan gratis, lebih baik hal itu dikelola sekolah dan komunitas. Atau, menurut dia, pengelolaannya dilakukan secara desentralisasi.
"Persoalan MBG saat ini terlanjur sudah bersifat struktural dan tak akan selesai hanya dengan rotasi pejabat. Selama pemilik SPPG masih memiliki konflik kepentingan dan pelaksanaannya masih tersentralisasi lewat BGN dan dapur-dapur besar, maka pergantian kepemimpinan ini tidak akan banyak berdampak pada perbaikan," kata Media dalam keterangannya hari ini.
Maka, Koalisi MBG Watch menuntut agar program MBG dihentikan dan dilakukan pembubaran BGN. Selain itu, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) juga didesak untuk dibubarkan.
"Koalisi juga mendesak untuk mengalihkan seluruh anggaran MBG ke sektor pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial untuk masyarakat miskin dan rentan," katanya.
BGN pada 2026 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp226 triliun. Sebagian masih diambil dari anggaran pendidikan.
Desakan ketiga dari Koalisi MBG Watch yakni bongkar dan usut tuntas dugaan korupsi dalam program MBG ke level presiden. "Serta hukum maksimal seluruh pelakunya tanpa pandang bulu," tutur mereka.
4. Tiga kali ganti pimpinan tak ada yang berlatar belakang ahli gizi
Kabinet Bayangan yang dibentuk Koalisi Masyarakat Sipil mengkritisi pelantikan Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), melalui akun Instagram-nya, @kabinetbayangan.id, pada Jumat, 24 Juli 2026.
"Sudah tiga kali pergantian kepala BGN, tidak pernah sama sekali dipimpin ahli gizi/kesehatan masyarakat. Artinya apa?" tulis Kabinet Bayangan dalam unggahan di Instagram.
Dalam paparan tersebut, Menteri Kesehatan Kabinet Bayangan, Irma Hidayana, menyoroti rekam jejak Sudaryono hingga persoalan keracunan dan korupsi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam unggahan tersebut, Irma membandingkan rekam jejak Sudaryono dengan kompetensi yang dinilai dibutuhkan untuk memimpin BGN. Ia menjelaskan mengenai rekam jejak Sudaryono yang pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Irma menyebut, Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian lebih fokus pada rantai pasok pangan tanpa kepakaran gizi dan kesehatan publik.
Dosen Public Health di Hofstra University itu pun menuliskan beberapa kompetensi yang disyaratkan untuk menjadi kepala BGN, yaitu ahli gizi/kesehatan masyarakat, evidence-based public health, strategi penurunan penyakit tidak menular, dan memahami prinsip etik non-maleficence. Sehingga, menurut Irma, program prioritas milik Presiden Prabowo Subianto itu tidak dirancang untuk menyelesaikan persoalan gizi dan kesehatan publik.
“MBG tidak dibuat untuk menyelesaikan masalah gizi dan kesehatan publik,” kata Irma, dikutip dari unggahan Instagram resmi Kabinet Bayangan.
Irma mencontohkan kasus keracunan MBG bukan lagi insiden yang berdiri sendiri, melainkan sudah menjadi krisis.
“Keracunan MBG bukan lagi insiden, tapi krisis,” tulis dia, dalam unggahannya.
Irma juga mengutip data pemantauan independen yang mencatat sebanyak 33.626 pelajar mengalami keracunan MBG pada periode awal 2025 hingga April 2026 di 31 provinsi, berdasarkan data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI).
Sebagai pembanding, unggahan tersebut juga memberikan data versi BGN yang mencatat terdapat 70 kasus dengan 5.914 korban, sementara data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan sebanyak 38 provinsi terdampak.
Pendiri LaporSehat dan MBGWatch itu juga menyinggung kasus keracunan MBG di Kulon Progo, yang terjadi pada hari yang sama dengan pelantikan Sudaryono sebagai kepala BGN, Rabu, 22 Juli 2026.
Irma menilai, kasus keracunan tersebut terjadi setelah 249 kilogram ayam mentah diterima di dapur SPPG, tanpa label waktu simpan. Ayam tersebut baru dimasak lebih dari tujuh jam kemudian tanpa kendali suhu sebelum disajikan kepada sekolah dan posyandu.
Lebih lanjut, ia menyebutkan, kasus keracunan bukanlah kasus tunggal. Irma menilai, pola permasalahan kembali terulang meski program MBG sempat dihentikan pada 22 Juni–13 Juli 2026 pasca-kasus dugaan korupsi mantan kepala BGN dan anggarannya dipangkas dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun.
Irma juga mengaitkan pergantian Kepala BGN dengan kasus dugaan korupsi tata kelola MBG yang tengah ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung).
Dalam unggahan tersebut disebutkan terdapat tujuh tersangka, yaitu mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, pihak swasta sekaligus orang kepercayaan Sony Asep Yusuf Soemantri, Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal Andri Mulyono, Ketua Yayasan IFSR Glory Harimas Sihombing, serta pejabat aktif BGN Brigjen Pol. Lalu M. Iwan.
Irma menilai, berulangnya kasus keracunan MBG menunjukkan program tersebut belum memenuhi prinsip dasar etika kesehatan, yakni non-maleficence.
“Keracunan MBG yang berulang membuktikan program ini dijalankan tanpa prinsip non-maleficence,” tulis dia.
Menurut Irma, MBG seharusnya menjadi program gizi yang aman dan tidak merugikan penerima manfaat. Namun, kenyataannya 33.626 pelajar mengalami keracunan dalam 16 bulan terakhir.
5. Sudaryono diminta percepat pembenahan tata kelola program MBG secara menyeluruh
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris berharap Kepala BGN Sudaryono yang baru dilantik segera mempercepat pembenahan tata kelola program MBG secara menyeluruh. Politikus PDIP itu menyambut baik ditunjuknya Sudaryono sebagai Kepala BGN menggantikan Nanik S Deyang yang menyatakan mundur karena kesehatannya yang terus menurun.
"Harapan saya, di bawah kepemimpinan beliau, BGN dapat mempercepat pembenahan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis secara menyeluruh," kata dia kepada wartawan, Rabu, 22 Juli 2026.
Charles mendorong kepemimpinan Sudaryono dapat memprioritaskan keamanan pangan dalam program MBG sehingga kasus keracunan di era kepemimpinan Dadan tidak terulang kembali.
Selain itu, ia turut menekankan pentingnya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran jumbo di BGN dan memastikan penyaluran program MBG tepat sasaran dan berkelanjutan dari sisi fiskal.
"Program ini memiliki tujuan yang sangat baik, tetapi berbagai persoalan yang muncul selama pelaksanaannya harus dijadikan pelajaran untuk melakukan perbaikan yang nyata," kata dia.
