Jakara, IDN Times - Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi yang diperluas terhadap Myanmar pada Rabu (23/8/2023). Ini khususnya kepada individu atau entitas yang memasok bahan bakar jet untuk pemerintah jutan militer.
Sanksi terbaru berdasarkan serangan udara yang dilakukan rezim militer terhadap warga sipil. Dua serangan udara pada April dan Juni di wilayah Sagaing menjadi salah satu alasan pendorong perluasan sanksi tersebut.
Sejak militer merebut kekuasaan Myanar, lebih dari 3.900 warga sipil dibunuh. Sampai saat ini, stabilitas dan keamanan Myanmar belum benar-benar terkontrol. Pasukan pro-demokrasi masih terus diburu oleh junta, bahkan menggunakan jet tempur mereka.
Dilansir laman Kedutaan AS untuk Myanmar, kekerasan yang dilakukan dengan serangan udara itu memicu AS untuk memperluas sanksinya. Ini karena serangan tersebut menewaskan warga sipil non-kombatan, termasuk perempuan dan anak-anak sekolah.
Dua individu yang dijatuhi sanksi adalah Khin Phyu Win dan Zaw Min Tun. Sebuah perusahaan yang terlibat dalam pengadaan bahan bakar jet militer, Shoon Energy Pte. Ltd, juga dikenai sanksi terbaru.
Warga AS, termasuk perusahaan seperti bank, tidak diperbolehkan bekerja sama dalam bisnis apa pun dengan mereka yang dikenai sanksi.
AS terus memberikan tekanan kepada junta Myanmar, khususnya lewat sanksi. Washington juga disebut akan merampas sumber daya rezim yang memungkinkan junta untuk menindas rakyat Myanmar, kata juru bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller, dikutip dari RFA.
Departemen Keuangan mengatakan, junta semakin mengandalkan serangan udara untuk menindas rakyat. Mereka juga mengutip serangan udara baru-baru ini di wilayah Sagaing, Myanmar tengah, sebagai pemicu perluasan sanksi.
Wilayah Sagaing, yang menjadi taget serangan udara junta, menjadi salah satu arena pertempuran berdarah antara tentara dan People’s Defense Forces. Menurut PBB, hampir 800 ribu penduduk di wilayah itu terpaksa mengungsi sejak junta merebut kekuasaan pada Februari 2021.
AS dan negara-negara Barat telah menerapkan beberapa sanksi terhadap para pemimpin militer Myanmar. Namun para pejabat militer Myanmar kerap meremehkan dampak sanksi. Mereka juga mengatakan serangan itu dilakukan untuk menargetkan pemberontak.
Dilansir Al Jazeera, Departemen Keuangan AS pada Maret juga menjatuhkan sanksi terhadap dua orang dan enam entitas perusahaan. Tiga perusahaan di antaranya terkait impor, penyimpanan, dan distribusi bahan bakar militer.
Pada Juni, Washington menjatuhkan sanksi kepada dua bank milik negara yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Entitas itu termasuk digunakan untuk melakukan penukaran mata uang asing oleh perusahaan minyak dan gas Myanmar.