AS Kaji Kirim 10 ribu Pasukan ke Timur Tengah, Gertak Iran?

27 Mar 2026, 15:13 WIB

Kapal induk Angkatan Laut USS Gerald R. Ford (CVN-78) mengukus Samudra Atlantik selama simulasi transit selat dengan Gerald R. Ford Carrier Strike Group (GRFCSG) di Samudra Atlantik, 9 Oktober 2022. (S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Jackson Adkins, Public domain, via Wikimedia Commona)

Intinya Sih

Pentagon tengah menilai rencana pengiriman hingga 10 ribu pasukan tambahan ke Timur Tengah untuk memperkuat operasi militer AS di kawasan yang sudah menampung sekitar 7 ribu personel.
Lokasi penempatan belum final, namun area dekat jangkauan Iran seperti Pulau Kharg dan Selat Hormuz menjadi opsi strategis guna mengamankan jalur minyak serta fasilitas sensitif.
Gedung Putih menegaskan keputusan akhir ada di Pentagon, sementara Trump memberi peringatan keras kepada Iran terkait kesepakatan damai dan menyebut penundaan serangan masih berlangsung.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times – Pentagon sedang mengevaluasi rencana pengiriman hingga 10 ribu personel darat tambahan ke kawasan Timur Tengah, sebagaimana dilaporkan The Wall Street Journal. Opsi ini mencakup pengerahan unit infanteri beserta kendaraan lapis baja guna memperluas pilihan operasi militer bagi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Jika disetujui, kekuatan baru tersebut akan memperkuat kehadiran militer yang telah ada. Saat ini, sekitar 5 ribu Marinir dan pelaut serta 2 ribu prajurit dari Divisi Airborne ke-82 Angkatan Darat sudah lebih dulu ditempatkan di kawasan itu.

1. Di mana pasukan ini kemungkinan ditempatkan?

Pulau Kharg (Unknown author, Public Domain, via Wikimedia Commons)

Lokasi penempatan tambahan pasukan belum ditentukan secara final. Namun, laporan menyebutkan area yang berada dalam jangkauan serangan Iran menjadi salah satu opsi, termasuk wilayah sekitar Pulau Kharg yang berperan penting dalam ekspor minyak negara tersebut.

Selain itu, pemerintahan Trump juga mengkaji kemungkinan penggunaan pasukan darat untuk mengamankan Selat Hormuz dan Pulau Kharg. Pembahasan lain mencakup upaya perlindungan terhadap cadangan uranium Iran dengan tingkat pengayaan tinggi.

2. Gedung Putih menyatakan keputusan berada di tangan Pentagon

Markas Besar Departemen Pertahanan AS, Pentagon (Touch Of Light, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)

Deputi Sekretaris Pers Gedung Putih Anna Kelly menyampaikan bahwa keputusan resmi mengenai penempatan pasukan akan diumumkan oleh Departemen Perang AS. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa opsi militer tetap tersedia dalam merespons dinamika yang berkembang.

“Seperti yang telah kami katakan, Presiden Trump selalu memiliki semua opsi militer di tangannya,” kata Kelly, dikutip Anadolu Agency.

Di sisi lain, Trump berulang kali mengungkapkan keinginannya untuk membuka Selat Hormuz, baik bersama sekutu maupun melalui langkah mandiri oleh AS.

3. Gedung Putih memberikan peringatan keras kepada Iran

Gedung Putih (pexels.com/Chris)

Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, menyampaikan peringatan terkait konsekuensi jika Iran menolak kesepakatan. Ia menegaskan bahwa sikap Trump bukan sekadar ancaman serta menilai Iran tak boleh kembali melakukan kesalahan perhitungan.

“Presiden Trump tidak menggertak dan dia siap untuk melepaskan neraka,” katanya, dikutip dari New York Post.

Sementara itu, Iran masih menunjukkan sikap permusuhan terhadap proposal damai 15 poin yang diajukan AS melalui Pakistan. Di saat yang sama, juru bicara Komando Pusat AS (CENTCOM) memilih tak berkomentar, dan Pentagon juga belum memberikan tanggapan resmi.

Dilansir Jerusalem Post, Trump melalui Truth Social menyebut AS menunda serangan terhadap fasilitas energi Iran selama sepuluh hari atas permintaan Teheran. Penundaan tersebut dijadwalkan berakhir pada pukul 20.00 waktu Timur Standar, 6 April 2026, dan ia menyatakan bahwa pembicaraan dengan Iran berlangsung sangat baik.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.