Jakarta, IDN Times - Amerika Serikat (AS) mengumumkan beberapa pelonggaran pembatasan selama enam bulan untuk Suriah pada Senin (6/1/2025). Tindakan itu memungkinkan kelompok bantuan untuk menyediakan layanan penting seperti listrik, air, dan sanitasi.
Langkah ini merupakan dukungan terbatas AS terhadap pemerintahan transisi baru Suriah. Kelompok Hayat Tahrir al-Sham (HTS) telah menggulingkan pemerintahan Bashar al-Assad pada bulan lalu.
Pelonggaran ini juga mendukung penjualan, penyediaan penyimpanan, atau sumbangan energi, termasuk minyak bumi, gas alam, dan listrik. Keputusan tersebut berdasarkan Lisensi Umum Suriah 24, yang diterbitkan Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Departemen Keuangan.
Kebijakan itu juga mengizinkan transaksi untuk memproses pengiriman uang pribadi nonkomersial, termasuk melalui Bank Sentral Suriah. Namun, tidak mengizinkan transaksi apa pun yang melibatkan entitas militer atau intelijen.
Departemen Keuangan masih tetap menangguhkan properti atau kepentingan entitas milik pihak yang disanksi, termasuk Assad, rekan-rekannya, pemerintah, dan bank sentral, atau HTS. Lembaga itu juga akan terus memantau perkembangan situasi di lapangan.
“Berakhirnya pemerintahan Assad yang brutal dan represif, yang didukung Rusia dan Iran, memberi kesempatan bagi Suriah dan rakyatnya untuk membangun kembali. Selama masa transisi ini, Departemen Keuangan akan terus mendukung bantuan kemanusiaan dan tata kelola yang bertanggung jawab di Suriah," kata Wakil Menteri Keuangan Wally Adeyemo, dikutip dari Anadolu Agency.
AS baru-baru ini telah memperpanjang penerapan Undang-Undang Caesar selama lima tahun hingga 2029, yang mensanksi mantan pejabat rezim Assad terkait kejahatan perang. Namun, juga secara bertahap mencabut beberapa hukuman sejak mantan presiden itu melarikan diri ke Rusia.
Pada bulan lalu, AS memutuskan untuk menghapus hadiah 10 juta dolar AS (Rp162,2 miliar) untuk penangkapan terhadap Ahmed al-Sharaa, pemimpin HTS.
Pengumuman itu menyusul pertemuan di Damaskus antara Sharaa dengan Barbara Leaf, diplomat tinggi AS untuk Timur Tengah, yang memimpin delegasi pertama ke Suriah sejak Assad digulingkan. AS dan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah lama menetapkan HTS sebagai organisasi teroris, dilansir dari Associated Press.
Kelompok pemberontak itu menggulingkan rezim Assad pada 8 Desember dan mengakhiri kekuasaan keluarganya selama puluhan tahun. Pengambilalihan tersebut juga mengakhiri perang saudara yang berlangsung sejak 2011, yang menewaskan sekitar 500 ribu orang.
Negara tersebut selama dipimpin oleh Assad telah menghadapi sanksi dari Barat. Hal itu karena tindakan keras terhadap pengunjuk rasa dan produksi obat stimulan mirip amfetamin, captagon, yang diselundupkan ke luar negeri.
Tekanan untuk mencabut sanksi meningkat dalam beberapa tahun terakhir karena lembaga bantuan terus memangkas program dampak dari gempa bumi dahsyat pada 2023, yang menewaskan lebih dari 59 ribu orang dan menghancurkan infrastruktur penting yang butuh diperbaiki, tapi tidak memiliki dana.
Karena rezim Assad sudah runtuh, pemerintah baru berharap masyarakat internasional akan menggelontorkan dana bantuan. Negara itu menghadapi pemadaman listrik yang merajalela dan sekitar 90 persen penduduk hidup dalam kemiskinan. Sekitar setengah populasi khawatir terkait dari mana akan mendapatkan makanan karena inflasi yang melonjak.
Sebelum lisensi umum tersebut dikeluarkan, Qutaiba Idlbi, seorang peneliti di Atlantic Council, menyampaikan bahwa pemerintah internasional telah telah sepakat untuk membantu negara tersebut.
"Ada kesepakatan umum di antara pemerintah regional dan internasional bahwa kami perlu menghindari membawa Suriah kembali ke dalam kekacauan. Satu-satunya jalan ke depan adalah terlibat secara positif,” katanya.