PBB Tetapkan Bencana Kelaparan di Sudan
Jakarta, IDN Times - Direktur divisi operasi dan advokasi di Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) PBB, Edem Wosornu, mengatakan bahwa Sudan adalah satu-satunya negara yang mengalami kelaparan. Badan PBB itu menyebut krisis kemanusiaan sangat parah sedang terjadi.
Kelaparan terjadi akibat konflik yang tak kunjung berhenti antara tentara reguler (SAF) melawan pasukan paramiliter Rapid Support Forces (RSF). Perang terjadi selama hampir 2 tahun, menyebabkan puluhan ribu orang tewas dan membuat sekitar 12 juta orang mengungsi.
1. Akses ke daerah paling membutuhkan masih jadi tantangan serius
Kepada Dewan Keamanan PBB, Wosornu menyoroti krisis kemanusiaan mengejutkan yang terjadi di Sudan. Bencana kelaparan telah menyebar di banyak wilayah negara tersebut.
Dilansir Anadolu, Wosornu menjelaskan dampak serius konflik bersenjata terhadap penduduk sipil dan para pekerja bantuan.
"Situasi di El Fasher dan sekitarnya di Negara Bagian Darfur Utara ini masih sangat mengerikan. Mengakses daerah yang paling membutuhkan, termasuk lokasi yang terkena bencana kelaparan, tetap menjadi tantangan mendasar," ujarnya.
2. Kelaparan di Sudan terjadi di lima wilayah
Lembaga bantuan kemanusiaan internasional, termasuk dari PBB, mengaku kesulitan untuk mengakses wilayah rentan di Sudan yang membutuhkan bantuan.
Wosornu mengungkapkan bahwa sejauh ini konvoi terbesar bantuan makanan dan perlengkapan lain terjadi pada 25 Desember 2024. Sebanyak 24 truk berhasil mencapai ibu kota Khartoum.
Dilansir UN News, dia menjelaskan bahwa kondisi kelaparan di Sudan terjadi di lima wilayah, yakni kamp pengungsi Zamzam, Al Salam, Abou Shouk serta di Pegunungan Nuba bagian barat.
Wakil Direktur Jenderal FAO, Beth Bechdol, mengatakan bahwa konflik dan pengungsian merupakan pendorong utama kerawanan pangan. Ini diperburuk oleh terbatasnya akses kemanusiaan.
Terganggunya produksi pangan dan memburuknya kondisi pasar telah memperparah krisis.
"Seperti yang telah kami pelajari dari krisis ekstrem ini, puluhan ribu kematian telah terjadi sebelum bencana kelaparan diklasifikasikan," kata Bechdol.
3. Inggris desak pihak bertikai untuk mempermudah akses pekerja bantuan
Dalam catatan OCHA, wilayah-wilayah penting di Kordofan Selatan telah terputus dari bantuan eksternal. Visa untuk personel kemanusiaan tidak diproses dengan cepat.
Selain itu, protokol pemeriksaan baru di pintu penyeberangan perbatasan di Adre juga menunda pengiriman bantuan. Titik penyeberangan itu penting untuk operasi penyaluran bantuan di Darfur.
Dilansir dari laman resminya, Duta Besar Inggris untuk PBB, James Kariuki, menyerukan tindakan mendesak untuk membantu Sudan seperti meningkatkan bantuan dan kerja sama dalam respon kemanusiaan.
Dia mendorong agar akses kemanusiaan diperluas, termasuk memungkinkan rute akses lain dari Sudan Selatan dan lintas batas. Selain itu, Kariuki juga mendesak kedua pihak bertikai untuk mencabut semua hambatan birokrasi dan memberi jaminan keselamatan bagi pekerja bantuan.
