AS Pulihkan Status Bebas Visa Hungaria, Batalkan Aturan Biden

Kebijakan baru ini mengembalikan masa berlaku Electronic System for Travel Authorization (ESTA) bagi warga Hungaria menjadi dua tahun penuh. Selain itu, ESTA yang telah disetujui dapat digunakan untuk beberapa kali perjalanan selama masa berlaku tersebut, sehingga memudahkan kunjungan ke AS, dilansir CBS.

Salah satu perubahan paling signifikan adalah penghapusan batasan berdasarkan tempat lahir. Mulai 30 September, semua warga negara Hungaria yang memenuhi syarat dapat mengajukan ESTA, tidak peduli di mana mereka dilahirkan.

Program Bebas Visa sendiri memungkinkan warga dari sekitar 40 negara yang berpartisipasi melakukan perjalanan ke AS untuk tujuan bisnis atau pariwisata hingga 90 hari tanpa memerlukan visa. Pihak AS menegaskan bahwa hanya negara dengan standar keamanan tertinggi yang diberikan akses ke program ini.

“Kami percaya pada persahabatan antara bangsa kita, yang didasarkan pada kedaulatan, kebebasan, dan saling menghormati,” ujar Robert Palladino, Perwakilan AS di Budapest, melalui kanal YouTube U.S. Embassy Budapest pada Selasa (16/9/2025).

Pembatasan sebelumnya dipicu kebijakan naturalisasi Hungaria yang dimulai pada 2011, yang memberikan kewarganegaraan kepada hampir satu juta orang hingga 2020. Menurut pejabat AS, proses tersebut tidak disertai dengan mekanisme verifikasi keamanan yang memadai untuk menyaring pemohon.

Pihak AS mengidentifikasi adanya kerentanan keamanan serius, di mana beberapa paspor Hungaria telah diberikan kepada para penjahat yang dapat menimbulkan ancaman. Karena kekhawatiran ini, Washington sebelumnya telah mengategorikan ulang Hungaria sebagai anggota sementara dalam VWP.

Pada awal 2021 pemerintahan Biden mencabut ESTA yang telah diterbitkan untuk pemegang paspor Hungaria yang lahir di luar negeri. Kemudian pada Agustus 2023, validitas ESTA untuk semua warga Hungaria dikurangi dari dua tahun menjadi hanya satu tahun dan terbatas untuk satu kali masuk.

Sebelum pencabutan ini, Hungaria menjadi satu-satunya negara dari 40 anggota VWP yang dikenai sanksi semacam itu. Pemerintah Hungaria sempat mengecam tindakan AS dan menudingnya sebagai bentuk balas dendam karena mereka menolak memberikan data pribadi warga negara ganda mereka kepada Washington, dilansir PBS.

Pemulihan ini mencerminkan hangatnya hubungan antara pemerintahan Trump dan Perdana Menteri Hungaria, Viktor Orbán, yang telah lama menjadi sekutu politiknya. Trump dikenal kerap memuji Orbán dan pernah menjamunya di kediaman Mar-a-Lago miliknya di Florida.

Situasi ini sangat kontras dengan hubungan di era pemerintahan Biden, yang cenderung lebih dingin dan sering diwarnai kritik. Biden bahkan pernah menuduh Orbán sedang berupaya membangun kediktatoran di negaranya.

Melansir Strait Times, kebijakan anti-imigrasi Orbán telah menuai pujian di kalangan pendukung Trump (MAGA) di AS. Di sisi lain, Uni Eropa justru menuduh Hungaria mengalami kemunduran demokrasi dan telah memotong akses dana karena dianggap melanggar supremasi hukum.

“Ketika negara-negara mengamankan perbatasannya, mereka membuat seluruh dunia menjadi tempat yang lebih aman dan harus diberi penghargaan karena melakukannya,” tutur Asisten Sekretaris DHS, Tricia McLaughlin, dilansir situs Kedutaan AS untuk Hungaria.