Ini Alasan Hungaria Keluar dari ICC
Jakarta, IDN Times - Parlemen Hungaria menyetujui rancangan undang-undang (RUU) pada Selasa (20/5/2025) untuk menarik diri dari Mahkamah Kriminal Internasional (ICC). Keputusan ini menandai langkah tegas pemerintahan Perdana Menteri Viktor Orban dalam menentang lembaga peradilan internasional yang dianggap tidak netral.
Kebijakan ini diambil tidak lama setelah lawatan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Budapest, yang menjadi sorotan karena Hungaria menolak menjalankan surat perintah penahanan dari ICC terhadap Netanyahu.
Hungaria menjadi negara ketiga yang keluar dari ICC, setelah Filipina dan Burundi.
1. Latar belakang keputusan penarikan
RUU penarikan dari ICC diajukan oleh Wakil Perdana Menteri Zsolt Semjen dan disahkan dengan 134 suara mendukung serta 37 menolak.
“Hungaria menolak penggunaan organisasi internasional, terutama pengadilan kriminal, sebagai alat pengaruh politik,” ujar Semjen, dikutip dari situs resmi parlemen.
Sejak meratifikasi Statuta Roma pada 2001, Hungaria awalnya mendukung keberadaan ICC. Namun, menurut Perdana Menteri Viktor Orban, pengadilan tersebut kini telah berubah menjadi institusi yang digunakan untuk kepentingan politik negara-negara kuat. Ia menyebut surat penahanan terhadap Netanyahu sebagai bukti bahwa ICC telah kehilangan netralitasnya.
Penolakan Hungaria terhadap penahanan dinilai sebagai sinyal penolakan terhadap otoritas ICC secara keseluruhan.
Dalam pernyataan bersama Netanyahu, Orban menyebut pengadilan itu sebagai alat politik yang merusak kepercayaan publik. Penarikan ini juga dianggap sebagai bagian dari strategi diplomatik Orban untuk memperkuat hubungan dengan sekutu luar Uni Eropa.
2. Dampak pada hubungan internasional
Uni Eropa menilai Hungaria telah melanggar komitmennye terhadap organisasi regional tersebut dengan keluar dari ICC.
Renew Europe Group menyebut tindakan tersebut sebagai serangan terang-terangan terhadap keadilan internasional. Kekhawatiran juga disuarakan oleh Taoiseach Irlandia, Micheál Martin, yang menyebutnya sebagai ancaman bagi sistem hukum global, dikutip The Guardian.
“Penarikan ini adalah pengkhianatan terhadap korban kejahatan perang,” kata Sekretaris Jenderal Amnesty International, Agnès Callamard, dalam pernyataan resminya.
Langkah ini memperdalam isolasi Hungaria di dalam Uni Eropa dan memperkuat citra Orban sebagai pemimpin yang kerap bertindak di luar kebijakan kolektif Eropa. Banyak pengamat menilai bahwa penarikan ini lebih bersifat politis daripada legal, terutama karena mendekatnya hubungan Orban dengan pemerintah Israel dan Rusia.
3. Implikasi bagi Hungaria dan ICC
Meskipun penarikan akan resmi berlaku setahun setelah pemberitahuan ke PBB, Hungaria tetap diwajibkan menjalankan tanggung jawab hukum hingga masa transisi berakhir.
“Keputusan ini tidak membebaskan Hungaria dari kewajiban hukum untuk menangkap pihak yang dicari ICC selama masa transisi,” ujar seorang juru bicara ICC, dikutip dari Euronews.
Dengan kepergian Hungaria, jumlah negara anggota ICC kini menyusut menjadi 125. Keputusan ini menambah tekanan terhadap ICC, yang sebelumnya telah menghadapi kritik dan sanksi, termasuk dari Amerika Serikat.
Kredibilitas pengadilan semakin dipertanyakan seiring dengan penyelidikan terhadap Jaksa ICC Karim Khan terkait tuduhan pelecehan seksual.
Menurut laporan Balkan Insight, keputusan ini mencerminkan upaya Orban untuk menjadikan Budapest sebagai zona aman bagi pihak-pihak yang menghindari proses hukum internasional.
Di mata banyak analis, langkah ini lebih dari sekadar kebijakan hukum, ini adalah strategi politik luar negeri yang berisiko menurunkan reputasi Hungaria di komunitas internasional.
