Jakarta, IDN Times - Pemerintah Amerika Serikat (AS), pada Kamis (12/9/2024), mengumumkan sanksi terhadap 16 pejabat Venezuela yang dekat dengan Presiden Nicolas Maduro sebagai tanggapan atas sengketa pemilu. Sanksi berupa larangan visa dan penyitaan semua aset yang dimiliki di AS.
AS menolak mengakui klaim Maduro telah memenangkan pemilihan presiden pada Juli. Negara itu mengakui Edmundo Gonzalez, calon presiden oposisi sebagai pemenang.
Di antara mereka yang terkena sanksi adalah Ketua Mahkamah Agung Caryslia Rodriguez, Direktur Dewan Pemilihan Nasional Venezuela (CNE) Rosalba Gil, dan Wakil Presiden Majelis Nasional Pedro Infante. Daftar tersebut mencakup orang lain yang terkait dengan pemilihan umum serta pejabat militer dan intelijen yang dituduh melakukan tindakan represif setelah pemilihan.
"Departemen Keuangan menargetkan pejabat kunci yang terlibat dalam klaim kemenangan Maduro yang curang dan tidak sah serta tindakan kerasnya yang brutal terhadap kebebasan berekspresi setelah pemilu, karena mayoritas rakyat Venezuela menuntut perubahan," kata Wakil Menteri Keuangan Wally Adeyemo, dikutip dari Reuters.
Lebih dari 2.400 orang telah ditangkap dalam tindakan keras pasca-pemilu yang diluncurkan pemerintah, dengan banyak yang dituduh melakukan "terorisme".
Efektivitas tindakan ini diragukan mengingat Washington telah menargetkan lebih dari 140 pejabat Venezuela, termasuk Maduro sendiri pada 2017, dan menerapkan larangan visa AS terhadap hampir 2 ribu orang.
Pejabat AS menegaskan sanksi ini merupakan langkah penting untuk menekan Maduro agar membuat keputusan yang lebih baik mengenai situasi politik Venezuela sebelum pelantikan presiden pada Januari 2025.
CNE dan Mahkamah Agung mengatakan Maduro telah memenangkan pemilu. Namun, belum menerbitkan penghitungan suara terperinci yang mendukung kemenangan, sementara pihak oposisi mengatakan penghitungan suara yang dikumpulkan oleh para pemantaunya menunjukkan kemenangan gemilang bagi Gonzalez.
Banyak negara demokrasi, termasuk AS mengecam kemenangan tanpa bukti, meminta CNE untuk merilis penghitungan suara terperinci yang menunjukkan hasil dari masing-masing tempat pemungutan suara.
Pada 2018, Washington juga menolak terpilih kembalinya Maduro, yang dianggap curang. AS menanggapi dengan memberikan sanksi yang menyulitkan industri minyak negara itu, tapi pada Oktober sanksi dilonggarkan sebagai tanggapan kesepakatan Maduro dengan oposisi. Namun, pada April, AS memberlakukan kembali sanksi, menuduh pemimpin itu gagal memenuhi sebagian komitmennya.
Pada Sabtu, kandidat oposisi Gonzalez melarikan diri ke Spanyol untuk meminta suaka politik setelah dituduh melakukan "kejahatan serius", termasuk perampasan tugas publik, pemalsuan dokumen, hasutan pembangkangan, dan sabotase sistem. Pengadilan telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadapnya, dilansir dari BBC.
Gonzalez telah bertemu dengan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez pada Kamis.
Politisi oposisi itu mengatakan meskipun berada di pengasingan, ia akan tetap melanjutkan perjuangan menegakkan kedaulatan rakyat Venezuela sebagaimana dinyatakan pada 28 Juli oleh lebih dari delapan juta pemilih.
"Perjuangan ini sampai pada titik akhir, ketika semua keluarga kita akhirnya dapat bersatu kembali di tanah Venezuela," ujarnya.
Dia maju dalam pemilu menggantikan pemimpin oposisi Maria Corina Machado yang dilarang mencalonkan diri. Saat ini Machado tetap bersembunyi di Venezuela dan mengatakan akan memimpin perjuangan agar Gonzalez bisa dilantik sebagai presiden.