Jakarta, IDN Times - Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi kepada sembilan pejabat keamanan dan anggota parlemen Lebanon pada Kamis (21/5/2026). Langkah ini menargetkan para individu yang dituduh memiliki hubungan erat dengan kelompok Hizbullah.
Sanksi terbaru diterapkan karena para tokoh tersebut dianggap menghalangi proses perdamaian dan menunda pelucutan senjata Hizbullah. Keputusan tersebut juga bertepatan dengan upaya negosiasi perdamaian yang sedang berlangsung di Washington.
Departemen Keuangan AS merilis daftar sembilan tokoh yang terkena sanksi ekonomi. Beberapa di antaranya adalah politikus Hizbullah, termasuk anggota parlemen Hassan Fadlallah, Hussein al-Hajj Hassan, Ibrahim al-Moussawi, dan seorang mantan menteri Mohamed Abdel-Motalleb Fanich.
Pejabat keamanan dari Gerakan Amal, Ahmad Asaad Baalbaki dan Ali Ahmad Safawi, tidak luput dari hukuman ini. AS menuduh mereka melakukan koordinasi militer untuk mendukung agenda Hizbullah di wilayah selatan Lebanon.
Dua perwira militer Lebanon, Khattar Nasser Eldin dan Samir Hamadi, ikut masuk dalam daftar hitam. Duta besar Iran yang ditunjuk untuk Lebanon, Mohammad Reza Sheibani, juga dijatuhi sanksi karena memfasilitasi dukungan material kepada kelompok tersebut.
"Hizbullah adalah organisasi teroris yang harus dilucuti sepenuhnya. Departemen Keuangan akan terus mengambil tindakan terhadap pejabat yang telah menyusup ke pemerintah Lebanon," ujar Menteri Keuangan AS Scott Bessent, dilansir The National.
Hizbullah langsung memberikan respons keras terhadap sanksi terbaru dari pemerintah AS tersebut. Mereka menganggap kebijakan ini sebagai upaya untuk mengintimidasi rakyat Lebanon.
Kelompok itu menegaskan sanksi AS tidak akan mengubah arah pergerakan politik maupun militer mereka. Keputusan AS dinilai hanya bertujuan untuk memberikan dukungan politik bagi Israel yang gagal menundukkan Lebanon.
"Sanksi ini tidak akan berdampak praktis pada pilihan strategis kami. Sanksi justru akan menjadi lencana kehormatan bagi mereka yang ditargetkan dan penegasan lebih lanjut atas pilihan jalan kami," kata pernyataan resmi Hizbullah, dilansir Al Jazeera.
Gerakan Amal turut mengecam sanksi tersebut dan menyebutnya sebagai tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Iran menganggap sanksi terhadap duta besarnya sebagai langkah yang ilegal.
Pengumuman sanksi terbaru muncul di tengah upaya mediasi AS untuk mendamaikan Lebanon dan Israel. Delegasi militer Lebanon dijadwalkan mengikuti negosiasi keamanan langsung dengan perwakilan Israel di Pentagon.
AS menyatakan langkah ini diambil demi menciptakan ruang negosiasi yang aman dan beriktikad baik. Namun, Hizbullah menolak pembicaraan langsung tersebut dan menganggapnya sebagai ancaman yang dapat menggoyahkan negara.
"Siapa pun yang masih melindungi organisasi teroris ini harus memahami bahwa mereka akan dimintai pertanggungjawaban. Lebanon yang stabil membutuhkan pelucutan senjata Hizbullah sepenuhnya,” tutur Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Tommy Pigott, dilansir The Straits Times.
Di lapangan, konflik bersenjata antara militer Israel dan pasukan Hizbullah masih terus berlanjut. Pasukan Israel kembali melancarkan serangan udara di wilayah selatan Lebanon yang menewaskan sejumlah warga sipil.