AS Sanksi Pejabat Guatemala yang Dianggap Merusak Demokrasi
Jakarta, IDN Times - Amerika Serikat (AS), pada Minggu (1/10/2023), memberi sanksi baru kepada pejabat publik yang dianggap merusak demokrasi di Guatemala. Mereka disebut berusaha menghalangi transisi pemerintahan ke tangan presiden terpilih Bernardo Arevalo.
Belakangan ini, Washington telah menyuarakan kekhawatiran terkait situasi politik di Guatemala usai digelarnya pilpres putaran kedua usai adanya persekusi terhadap Partai Semillia. Terdapat dugaan bahwa aksi tersebut bertujuan menghalangi terpilihnya Arevalo sebagai presiden.
1. Menerapkan pembatasan visa kepada sejumlah pejabat Guatemala
Juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, Matthew Miller, mengumumkan keputusan pemblokiran visa masuk kepada sejumlah pejabat, termasuk anggota parlemen, yudisial, dan pejabat lain di Guatemala.
"Kami secara aktif melanjutkan langkah dalam menerapkan sanksi pembatasan visa kepada individu yang terus berupaya merusak demokrasi di Guatemala. Ini termasuk dari berbagai jabatan yang terbukti terlibat dalam sikap seperti itu," tutur Miller, dikutip La Prensa Latina.
Namun, dalam keterangannya, Washington tidak mengumumkan secara spesifik nama-nama yang masuk daftar sanksi.
Di sisi lain, AS menegaskan bahwa pihaknya akan terus membela siapapun yang berusaha mempertahankan demokrasi dan aturan hukum di Guatemala. Washington berharap transisi pemerintahan di Guatemala dapat dilakukan secara damai.