AS: Senjata Nuklir China Alami Peningkatan Pesat

Laporan juga mempertanyakan pendekatan nuklir China, yang disebut kebijakan tidak menggunakan senjata nuklir terlebih dahulu.

Dikatakan bahwa Beijing mungkin akan mempertimbangkan untuk menyerang terlebih dahulu, jika menghadapi kekalahan militer konvensional di Taiwan yang dianggap mengancam rezim Partai Komunis yang berkuasa.

Laporan AS menunjukkan peningkatan kehadiran militer Beijing di sekitar Taiwan, di mana angkatan laut China telah berada di wilayah tersebut lebih lama. Disebutkan, telah terjadi peningkatan penyeberangan ke zona identifikasi pertahanan udara pulau tersebut dan latihan militer besar-besaran di wilayah itu. 

Taiwan, yang memiliki pemerintahan sendiri dan memisahkan diri dari Beijing pada 1949, telah diklaim China sebagai miliknya. Pulau tersebut juga menolak tuntutan Beijing agar menerima penyatuan. China berjanji akan melakukannya bahkan dengan kekerasan jika perlu, dan para pemimpin mengatakan mereka ingin bersiap untuk melakukannya pada 2027. 

Negeri Tirai Bambu juga menuntut agar Washington tidak ikut campur dalam masalah Taiwan, dengan alasan bahwa itu adalah masalah internal.

Namun, AS merasa berkewajiban berdasarkan hukum domestik untuk membela Taiwan, serta memberinya senjata dan teknologi guna mencegah invasi. Pihaknya juga memperingatkan China bahwa AS akan membela sekutunya dan mengambil langkah-langkah yang tepat sebagai tanggapan.

Konflik tersebut pun telah menjadi sumber utama ketegangan antara China-AS selama beberapa dekade. Secara luas, hal ini dipandang sebagai pemicu yang paling mungkin untuk perang kedua negara yang berpotensi membawa bencana.

Laporan itu juga menyoroti masalah tranparansi pengeluaran militer China. Survei menunjukkan bahwa anggaran tersebut 40-90 persen lebih tinggi daripada yang diumumkan dalam anggaran pertahanan publik.

Maraknya tuduhan korupsi baru-baru ini di dalam Komisi Militer Pusat China, yang mengawasi Tentara Pembebasan Rakyat (PLA), menghambat pertumbuhan militer Beijing dan dapat memperlambat kampanye modernisasi. Imbasnya, kendati ada kemajuan dalam beberapa program, Beijing mengalami kemunduran dalam program-program lainnya.

Korupsi dalam PLA telah menyebabkan sedikitnya 15 pejabat tinggi digulingkan dalam perombakan besar lembaga pertahanan China. Laporan mengungkapkan, 'gelombang korupsi ini menyentuh setiap layanan di PLA, dan mungkin telah mengguncang kepercayaan China'.

Pada Juni, China mengumumkan bahwa mantan Menteri Pertahanan Li Shangfu dan pendahulunya, Wei Fenghe, dikeluarkan dari Partai Komunis dan dituding melakukan korupsi. Bulan lalu, pejabat senior lainnya, Miao Hua, diskors dan diselidiki.

Menanggapi kebijakan pengerahan nuklir yang dilaporkan AS, Kedutaan Besar China menyatakan bahwa pihaknya berpegang teguh pada strategi nuklir untuk membela diri. Ini mengikuti kebijakan untuk tidak menggunakan nuklir terlebih dahulu dan menjaga kemampuan nuklir pada tingkat minimum yang diperlukan untuk keamanan nasional.

"Laporan tahunan Pentagon dipenuhi dengan pemikiran Perang Dingin dan mentalitas zero-sum game," kata Liu Pengyu, juru bicara kedutaan, dikutip dari Associated Press.

Terkait Rusia, laporan AS mengatakan bahwa China telah mendukung perang Kremlin melawan Ukraina dan menjual barang-barang dengan fungsi ganda, yang diandalkan oleh industri militer Rusia. Barang-barang tersebut dapat digunakan untuk keperluan sipil dan militer.

Presiden Joe Biden telah berupaya menjaga keseimbangan dengan China, dengan membangun kehadiran militer AS di kawasan Asia-Pasifik agar siap melawan Beijing. Pihaknya juga mendorong peningkatan komunikasi antara kedua negara di tingkat diplomatik dan militer.

Strategi pertahanan nasional Pentagon dibangun berdasarkan anggapan bahwa China merupakan tantangan keamanan terbesar bagi Washington. Ancaman dari Beijing pun memengaruhi bagaimana militer AS diperlengkapi dan diorganisasi untuk masa depan.