Makin "Bengal", Aset Kim Jong-un Akan Dibekukan

Nampaknya hal ini bukan main-main. Kebijakan pembekuan aset untuk Kim Jong-un ini sebetulnya sudah diperingatkan oleh Nikki Haley, selaku duta besar AS untuk PBB. Sebelumnya, dia menyerukan akan melakukan tindakan terkuat yang mungkin dilakukan untuk menghentikan sikap pimpinan Korea Utara tersebut.

Artinya, kebijakan ini akan langsung menyerang orang nomor satu di Pyongyang, yakni dengan membekukan aset Kim. Apabila Kim tidak segera menghentikan programnya ini, maka sanksi lebih berat akan siap menanti, antara lain namanya akan ditambahkan ke daftar hitam sanksi PBB, sanksi larangan perjalanan global, dan hukuman-hukuman lebih berat lainnya.

Mengutip dari laporan reporter Al Jazeera, Rosiland Jordan, kebijakan pembekuan aset tersebut nampaknya akan mendapatkan perlawanan dari Tiongkok dan Rusia. Pasalnya, pembekuan itu juga sekaligus akan berpengaruh pada sektor ekonomi kedua negara, khususnya Tiongkok.

Nampaknya ini adalah kebijakan dengan yang dimaksud oleh Presiden Donald Trump bahwa tindakan militer untuk Korea Utara bukanlah pilihan pertamanya. Dia punya cara alternatif yang “lebih halus” untuk menghentikan aksi peluncuran rudal Korea Utara.

Sayangnya, rencana pembekuan aset ini tidak akan semudah seperti yang dibayangkan. Resolusi ini membutuhkan sembilan suara yang mendukung dan tidak ada hak veto oleh Amerika Serikat untuk menerapkannya secara sepihak. Masih belum jelas pula apakah Tiongkok akan menyetuji draft kebijakan ini.

Pasalnya, Tiongkok memasok sebagian besar minyak mentah ke Korea Utara. Menurut data, Beijing memasok sekitar 500.000 ton minyak mentah dan 200.000 ton produk minyak setiap tahunnya. Sedangkan, dalam draft resolusi tersebut melarang ekspor ke Korea Utara dari kondensat, produk minyak bumi halus, dan cairan gas alam.

Sanksi pembekuan aset ini sebetulnya pernah dilakukan. Dewan Keamanan PBB bulan lalu memberlakukan sanksi baru atas dua rudal jarak jauh yang diluncurkan Korea Utara pada bulan Juli. Sanksi itu adalah membatasi jumlah orang Korea Utara yang bekerja di luar negeri. Cara ini dinilai efektif memangkas pendapatan ekspor tahunan Pyongyang sebesar $ 3 miliar. Resolusi itu membatasi jumlah orang Korea Utara yang bekerja di luar negeri. Dalam sanksi terbaru yang dilayangkan, akan ada pemberlakuan larangan menyeluruh atas perekrutan dan pembayaran buruh Korea Utara di luar negeri.