Asosiasi Penyedia Layanan Internet Hong Kong Tolak Pemblokiran Akses

Ordonansi Situasi Darurat adalah sebuah peraturan pemerintah yang memberikan kekuasaan, dalam hal ini bagi Lam, untuk memaksakan penerapan langkah-langkah khusus dengan alasan mengembalikan ketertiban. Aturan ini tidak pernah digunakan dalam lebih dari 50 tahun terakhir.

Kekuasaan yang diberikan pun hampir tidak terbatas, termasuk membatasi atau bahkan memblokir semua jalur komunikasi. Saat ini, akses internet di Hong Kong sendiri terbuka bagi siapa saja, kecuali ketika menyangkut penyebaran konten pornografi anak atau pelanggaran hak cipta.

Seorang sumber dari pemerintah mengatakan kepada South China Morning Post bahwa pihaknya terbuka terhadap opsi penetapan status darurat itu, meski hingga kini belum ada pembicaraan resmi.

"Pastinya kami tidak akan meniadakan segala kemungkinan di titik ini sebab kami juga belum tahu bagaimana eskalasi protes di masa depan," ucapnya. "Namun, yang bisa saya katakan adalah bahwa protes itu belum mencapai level tersebut."

Sementara itu, Beijing mendukung penetapan status darurat. Dalam sebuah kolom yang dipublikasikan di China Daily, media milik Departemen Hubungan Masyarakat Partai Komunis, dituliskan bahwa ketika aturan itu diterapkan, maka, "Beijing akan bisa mengirimkan polisi atau pasukan huru-hara bersenjata ke Hong Kong".

Menurut media propaganda tersebut, pasukan dari Tiongkok daratan disebutkan, "punya perlengkapan dan telah terlatih secara lebih baik untuk menghadapi situasi huru-hara dan kekerasan dibandingkan pasukan Hong Kong".

Alasannya adalah karena mereka bukan warga Hong Kong sehingga "bisa mengatasi pengunjuk rasa secara efisien dan tanpa perasaan" mengingat "tak ada rintangan psikologis".

Menanggapi pernyataan pemerintah, Asosiasi Penyedia Layanan Internet Hong Kong (HKISPA), menegaskan penolakannya. Dalam sebuah rilis di situs resmi, HKISPA mengingatkan pemerintah jika jalan itu diambil maka "akan memulai suatu akhir bagi internet terbuka di Hong Kong".

Apalagi, pembatasan atau pemblokiran akses internet akan sulit dilaksanakan mengingat ada teknologi seperti VPN, cloud, serta kriptografi.

Menurut HKISPA, pengecualian bisa terjadi ketika pemerintah menggunakan firewall pengawasan berskala besar. Dengan kata lain, ini akan membuat Hong Kong tidak ada bedanya dengan Tiongkok.

HKISPA mengingatkan bahwa Hong Kong merupakan pusat bisnis di Asia di mana koneksi internet adalah suatu kebutuhan mutlak.

Begitu pemerintah menetapkan pembatasan atau pemblokirannya, ini akan "secara permanen menghalangi pelaku bisnis internasional dari menjalankan usaha serta investasi mereka di Hong Kong".

Asosiasi tersebut mengutip data yang menyatakan bahwa Hong Kong saat ini menjadi "pusat titik bersambungnya jaringan fiber optik terbesar di Asia dan menjadi tempat pertukaran internet terluas di kawasan".

Oleh karena itu, jika dihalangi, ini akan "menghancurkan keunikan dan nilai Hong Kong sebagai pusat telekomunikasi" atau "pusat keuangan internasional".

HKISPA pun meminta pemerintah berkonsultasi dengan pelaku industri dan masyarakat secara luas terlebih dulu. Asosiasi itu "menolak secara tegas pemblokiran selektif layanan internet tanpa konsensus masyarakat".

Dalam beberapa tahun terakhir, pembatasan atau pemblokiran internet menjadi salah satu cara yang difavoritkan pemerintah otoriter ketika menganggap ada situasi genting.

Dikutip dari TIME, sejak Maret 2018 pemerintah Chad telah memblokir sejumlah media sosial dan layanan pesan instan termasuk Facebook, Twitter, dan WhatsApp.

Pada Januari 2019 kemarin, Kongo baru saja melaksanakan Pemilu. Tak sedikit yang khawatir hasilnya penuh kecurangan. Ini karena beberapa saat setelah pemungutan suara, pemerintah mengumumkan pemblokiran akses internet total. Bahkan, layanan SMS juga dimatikan. Pemblokiran sendiri berlangsung selama berhari-hari.

Cina juga menerapkan cara yang sama meski banyak warga yang pada akhirnya menggunakan Virtual Private Network (VPN) agar tetap bisa mengakses media sosial. Di Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memblokir WhatsApp dan Instagram saat terjadi demonstrasi di depan gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada Mei lalu.

Saat ini, ketika Papua tengah memanas, Kominfo kembali menggunakan taktik yang sama, bahkan beberapa laporan menyebut akses internet sama sekali mati. Alasan pemerintah adalah untuk menghentikan penyebaran hoaks. Tak jelas jalur legal mana yang memperbolehkan pemerintah melakukan ini.