Aturan Baru, Toko di Polandia Wajib Tutup Hari Minggu

Gereja Katolik berpengaruh di Polandia menyambut baik perubahan itu. Penutupan toko dan aktivitas perdagang di hari Minggu membuat para pekerja yang biasanya bekerja di akhir pekan memiliki waktu untuk melakukan aktivitas, dan berkumpul bersama sanak saudara.

Namun sayangnya, peraturan ini diprotes para pemilik toko dan retailer. Jika biasanya mereka bisa meraup untung besar di akhir pekan, aturan ini membuat mereka harus gigit jari.

Seorang masyarakat, Barbara Olszweska menyambut baik peraturan itu. Wanita berusia 76 tahun ini ingat betul, saat kecil, tidak ada orang tua yang bekerja di hari Minggu. "Sebuah keluarga harus bersama pada hari Minggu," ujarnya.

Aturan ini diterapkan secara bertahap. Di tahun 2018, setiap bulannya, toko diizinkan buka pada dua hari Minggu. Sementara dua hari Minggu lainnya diharuskan tutup. Di tahun 2019, toko hanya diberikan 1 hari Minggu setiap bulan.

Dan di tahun 2020, toko-toko termasuk mall hanya boleh beroperasi 7 hari Minggu dalam satu tahun. Meski dilarang buka, pemerintah tidak melarang aktivitas jual beli online pada Minggu. Stasiun pengisian bahan bakar, restoran, kafe dan bioskop juga diizinkan untuk tetap buka di hari Minggu.

Pihak oposisi pro-bisnis memandang perubahan itu sebagai serangan terhadap kebebasan komersial. Mereka juga memperingatkan jika larangan yang diterapkan bisa menyebabkan terjadinya PHK karena pendapatan perusahaan menurun.

Selain itu, Aliansi Serikat Buruh All Poland mnyuarakan penolakan karena kewajiban menutup toko di hari Minggu justru membuat pegawai bekerja ekstra di hari Jumat dan Sabtu. Untuk diketahui Polandia adalah negara dengan warga yang bekerja paling keras di Uni Eropa.

Bahkan beberapa pekerja mengeluh tidak memiliki waktu luang untuk berbelanja. Meski begitu, aturan tetap aturan. Siapapun yang melanggar peraturan tentu akan mendapat denda hingga 29.500 USD.

Jika pelanggar melakukan pelanggaran berulang, sanksi hukuman penjara di depan mata. Solidarity sebagai serikat pekerja yang mendorong lahirnya aturan itu, pun meminta masyarakat untuk melaporkan pelanggar pada Inspektorat Tenaga Kerja Nasional. Bagaimana pendapat kamu nih?