Australia Mau Lawan Antisemitisme: Potong Dana Kampus dan Deportasi WN Asing

Laporan menyerukan agar universitas-universitas menghadapi sistem rapor, guna menilai apakah kampus mereka aman bagi mahasiswa dan staf Yahudi.

Nantinya, universitas yang gagal mengambil tindakan terhadap anti-Semitisme dapat menghadapi pemotongan dana pemerintah. Hibah publik kepada peneliti atau akademisi juga akan dihentikan, jika mereka terbukti terlibat dalam perilaku tersebut.

Lembaga budaya, media, festival, organisasi seni, dan individu juga dapat menghadapi penarikan dana, jika mereka mempromosikan, memfasilitasi, atau gagal mengatasi anti-Semitisme secara efektif.

Tindakan pemeriksaan visa untuk non-warga negara yang masuk juga akan dilakukan, guna mengetahui afiliasi atau keyakinan anti-Semitisme. Jika terlibat, dapat menghadapi pembatalan visa hingga deportasi dari Australia.

Rencana ini juga mencakup pemantauan platform online, media, dan perangkat artificial intelligence (AI) untuk mengekang konten anti-Semitisme. Serta, memastikan undang-undang ujaran kebencian ditinjau dan diperkuat.

Perdana Menteri Anthony Albanese menyambut baik laporan tersebut. Ia menyatakan bahwa pemerintah akan mempertimbangkan rekomendasi tersebut dengan saksama.

"Ada sejumlah hal yang dapat diimplementasikan dengan cepat. Sementara, yang lain membutuhkan pengerjaan kerja jangka panjang," ujarnya.

Menurutnya, hal tersebut membutuhkan kolaborasi yang lebih lama antara pemerintah bersama masyarakat sipil di semua tingkatan. Langkah ini sebagai respons atas peningkatan tajam insiden anti-Semitisme di seluruh Negeri Kanguru, sejak dimulainya perang Israel di Gaza pada Oktober 2023.

Berbagai insiden terjadi, termasuk serangan pembakaran terhadap sinagoge, vandalisme, dan serangan yang ditargetkan di Sydney dan Melbourne. Kedua kota tersebut merupakan tempat mayoritas populasi Yahudi Australia tinggal.

Laporan Segal tersebut dipuji oleh beberapa organisasi komunitas Yahudi. Namun, sebuah kelompok Yahudi progresif, Dewan Yahudi Australia, telah menyuarakan kekhawatiran akan rencana tersebut yang dianggap berisiko. Pihaknya beranggapan hal itu dapat merusak kebasan demokrasi Australia, memicu perpecahan komunitas, dan memperkuat pendekatan selektif terhadap rasisme yang melayani agenda politik.

Mereka berpendapat bahwa beberapa aspek bahasa dalam laporan tersebut samar dan dapat digunakan untuk membungkam kritik yang sah terhadap kebijakan Israel, Al Jazeera melaporkan.

Di sisi lain, Universities Australia, yang mewakili 39 universitas di negara itu, mengatakan akan bekerja sama dengan para anggotanya untuk mempertimbangkan rekomendasi tersebut. Pihaknya mengungkapkan bahwa kebebasan akademik tidak boleh menjadi alasan untuk kebencian atau pelecehan.