Balas Balon Sampah Korut, Aktivis Korsel Kirim Selebaran Propaganda

07 Jun 2024, 19:03 WIB

Ilustrasi bendera Korea Selatan. (pexels.com/Mirko Kuzmanovic)

Jakarta, IDN Times - Kelompok pembelot Korea Utara (Korut) yang berbasis di Seoul, Korea Selatan (Korsel) mengaku telah mengirim sekitar 10 balon plastik besar yang membawa selebaran propaganda melintasi perbatasan untuk menentang rezim Kim Jong Un.

Tindakan ini merupakan aksi saling balas antarnegara, setelah Pyongyang belum lama ini mengirim balon berisi sampah ke Korsel.

Menurut Park Sang-hak, kepala kelompok sipil Pejuang untuk Korut yang Bebas (FFNK), balon-balon tersebut diterbangkan dari Pocheon sebelah utara Seoul, pada Kamis (6/6/2024). Balon-balon tersebut berisi 200 ribu selebaran yang mengkritik rezim, uang kertas dolar, serta stik USB yang berisi musik K-Pop dan musik trot, dilansir Yonhap.

Sebelumnya, FFNK telah mengirimkan balon yang membawa barang serupa melintasi perbatasan pada 11 Mei dari Pulau Ganghwa.

1. Selebaran propaganda ke Korut disebut sebagai kebebasan berekspresi

Pihak militer mengonfirmasi beberapa balon tersebut telah diterbangkan ke Korut. Meski begitu, belum ada tanda-tanda tindakan pembalasan yang terdeteksi dari Pyongyang. Ini termasuk peluncuran rudal balistik atau pelepasan balon yang berisi sampah.

Seorang pejabat Kepala Staf Gabungan mengatakan, militer turut memantau dengan cermat Pyongyang untuk mencari tanda-tanda provokasi.

Sementara itu, Kementerian Unifikasi Korsel menegaskan kembali sikapnya untuk tidak mendesak pembatasan terhadap kelompok-kelompok sipil yang mengirimkan selebaran anti-Korut melintasi perbatasan antar-Korea karena alasan prinsip kebebasan berekspresi.

"Kami sedang membahas masalah penyebaran selebaran dan lainnya dengan mempertimbangkan keputusan Mahkamah Konstitusi untuk menegakkan kebebasan berekspresi," kata Koo Byung-sam, juru bicara kementerian tersebut, saat ditanya tentang langkah kementerian terkait seruan untuk menahan diri di antara kelompok-kelompok masyarakat, dikutip dari Korea Herald.

Pada 2020, Korsel merevisi 'Undang-Undang Pengembangan Hubungan antar-Korea', yang melarang pengiriman selebaran propaganda ke Pyongyang, menyusul kesepakatan 2018 untuk menghentikan semua tindakan permusuhan di sepanjang Garis Demarkasi Militer (Military Demarcation Line/MDL). Namun, pada September 2023, Mahkamah Konstitusi Korsel membatalkan UU tersebut. Sebab, UU itu membatasi kebebasan berekspresi secara berlebihan.

2. Korsel beri peringatan atas kampanye limbah Korut

Ilustrasi bendera Korea Utara (kiri) dan bendera Korea Selatan (kanan). (pixabay.com/www_slon_pics)

Pyongyang telah mengirimkan hampir seribu balon yang membawa sampah ke Korsel sejak pekan lalu. Negara komunis itu mengklaim bahwa hal itu sebagai aksi balasan terhadap kampanye anti-Korut.

Pada Minggu, Korsel mengatakan bahwa pihaknya akan melanjutkan siaran melalui pengeras suara di dekat perbatasan dengan Korut. Ini sebagai peringatan atas kampanye balon pembawa sampah Pyongyang yang tidak dapat ditoleransi, yang mengakibatkan gangguan sinyal GPS dalam beberapa hari terakhir di Negeri Ginseng.

Pengeras suara digunakan untuk menyiarkan propaganda, seperti melontarkan kritik terhadap pelanggaran hak asasi manusia rezim Kim Jong Un, berita, dan lagu-lagu K-pop, di mana hal ini memicu kemarahan dari Pyongyang.

Menanggapi hal itu, Korut mengatakan akan menghentikan sementara pengiriman balon ke seberang perbatasan. Namun, pihaknya juga memperingatkan bahwa mereka akan mengirim '100 kali lipat jumlah tisu toilet dan kotoran' dari apa yang dikirim oleh Korsel, jika Seoul mengirimkan lagi selebaran yang berisi pesan-pesan negatif terhadap rezim Kim.

Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa negara tertutup itu dapat memulai kampanye limbahnya lagi.

3. Korsel juga tangguhkan pakta militer tahun 2018 antar-Korea

Ilustrasi wilayah perbatasan. (Unsplash.com/Utsman Media)

Korsel juga baru-baru ini mengambil langkah untuk menangguhkan pakta militer antar-Korea yang disepakati pada 19 September 2018. Dengan penangguhan itu, memungkinkan Seoul untuk melanjutkan pelatihan militer berskala besar di sepanjang Garis Demarkasi Militer, yang berarti mencabut pembatasan yang diberlakukan oleh perjanjian tersebut.

Penangguhan ini juga akan memungkinkan militer untuk mengambil tindakan balasan berskala penuh dan segera terhadap provokasi Pyongyang.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.