Bangkok Akan Terapkan Tarif Kemacetan untuk Atasi Polusi Udara
Jakarta, IDN Times - Kementerian Transportasi Thailand berencana menerapkan program biaya kemacetan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas kronis, polusi udara, dan mempromosikan penggunaan transportasi umum di ibu kota Bangkok. Kebijakan itu diharapkan berlaku pada akhir 2025.
"Pendapatan yang diperoleh dari biaya kemacetan akan digunakan untuk mensubsidi tarif tetap untuk semua jalur metro, mengurangi biaya hidup warga dan sejalan dengan upaya pemerintah untuk memerangi polusi udara, terutama partikel kecil PM2.5," kata juru bicara kementerian, Krichanont Iyapunya, dikutip dari Xinhua pada Rabu (13/11/2024).
1. Program yang dicanangkan merupakan hasil studi di beberapa kota dunia yang sukses
Menurut kementerian, kebijakan tersebut berdasarkan studi komprehensif tentang biaya kemacetan di berbagai negara. Ini termasuk area-area yang optimal untuk memberlakukan biaya tersebut, struktur biaya yang tepat dan metode pembayaran. Serta, potensi dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Menurut penelitian, kota-kota seperti London, Singapura, Stockholm, dan Milan telah berhasil menerapkan skema biaya kemacetan yang menghasilkan pengurangan kemacetan lalu lintas yang signifikan dan peningkatan jumlah pengguna angkutan umum. Meski pada awalnya ada penolakan dari masyarakat, kota-kota itu melaporkan penerimaan yang semakin meningkat terhadap kebijakan tersebut dari waktu ke waktu.
Sebelumnya, otoritas transportasi Thailand melakukan studi bersama dengan badan pembangunan Jerman GIZ selama lima tahun. Tujuannya mengamati kelayakan penetapan tarif kemacetan di Bangkok, dengan biaya tarif penagihan berkisar antara 50 baht (sekitar Rp22 ribu) hingga 120 baht (Rp54 ribu) di berbagai zona kota.