Bangladesh Siap Gelar Pemilu pada Februari 2026

Jadwal pemilu dipercepat dari usulan semula yang direncanakan pada April atau Juni 2026. Keputusan ini diambil setelah mendengarkan permintaan dari partai-partai politik besar, termasuk Partai Nasionalis Bangladesh (BNP), yang mendorong pemungutan suara diadakan sebelum Ramadan.

Selain pengumuman tanggal pemilu, Yunus juga membacakan "Deklarasi Juli" di hadapan publik. Deklarasi tersebut merupakan dokumen 28 poin yang bertujuan untuk memberikan pengakuan konstitusional atas gerakan mahasiswa tahun lalu.

Dokumen ini menjadi landasan untuk reformasi institusional yang lebih luas di Bangladesh. Salah satu janjinya adalah menegakkan supremasi hukum serta memulai proses peradilan bagi mereka yang terlibat dalam kekerasan selama pemerintahan Hasina.

Para korban tewas dalam unjuk rasa tahun 2024 juga akan diakui sebagai pahlawan nasional. Kelompok mahasiswa yang memimpin gerakan tersebut bahkan telah membentuk sebuah partai politik baru bernama Partai Warga Nasional (National Citizen Party).

"Masih ada jalan panjang di depan. Begitu banyak kesalahan yang terus berlanjut. Tapi saya tetap berpegang pada harapan," ujar Fariha Tamanna, salah seorang peserta unjuk rasa.

Pemilu mendatang akan berjalan tanpa partisipasi partai Awami League yang pernah dipimpin Sheikh Hasina, karena partai tersebut kini telah dilarang. Situasi ini memicu perdebatan mengenai inklusivitas pemilu, mengingat Awami League masih memiliki basis pendukung yang signifikan.

Sheikh Hasina, yang memerintah selama 15 tahun dengan gaya yang dinilai semakin otoriter, melarikan diri ke India setelah digulingkan. Ia menolak untuk kembali ke Bangladesh dan kini menghadapi persidangan in absentia atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait tewasnya ratusan pengunjuk rasa.

Dari pengasingannya, Hasina menyangkal tuduhan bahwa ia telah mundur dan menyebut peristiwa yang menimpanya sebagai sebuah kudeta.

"Terlepas dari klaim yang bertentangan, saya tidak pernah mengundurkan diri dari tugas saya sebagai perdana menteri Anda. Saya percaya pada Anda. Saya percaya pada Bangladesh. Saya percaya bahwa hari-hari terbaik kita belum tiba," tulis Hasina dalam sebuah surat terbuka, dilansir BBC.

Di sisi lain, pemerintah interim tidak luput dari kritik. Organisasi Human Rights Watch menuduh pemerintahan sementara telah menggunakan penahanan sewenang-wenang untuk menargetkan lawan-lawan politik yang dianggap sebagai pendukung Hasina.

Salah satu tantangan logistik terbesar dalam pemilu mendatang adalah memastikan hak suara bagi diaspora Bangladesh. Diperkirakan ada 7,5 juta warga Bangladesh di luar negeri yang secara hukum berhak memilih, tetapi terhalang oleh prosedur yang rumit.

Meskipun Komisi Pemilihan Umum Bangladesh dilaporkan tengah mengkaji opsi pemungutan suara via pos atau daring, belum ada jangka waktu pasti untuk implementasinya. ABC News melansir, kondisi ini membuat partisipasi mereka dalam pemilu bersejarah ini menjadi hampir tidak mungkin.

Namun, sebagian warga diaspora bertekad untuk tetap berpartisipasi dalam pemilu penting ini. Seorang warga Bangladesh-Australia, Mizan Rahman, bahkan berencana terbang lebih dari 9 ribu kilometer dari Canberra, Australia, hanya untuk memberikan suara.

Di dalam negeri, transisi politik memunculkan kekhawatiran baru bagi kelompok minoritas. Sejak jatuhnya Hasina, terjadi sejumlah serangan yang menargetkan simbol-simbol Partai Awami League dan, dalam beberapa kasus, menyasar komunitas Hindu.