Pemerintah Sementara Bangladesh Larang Aktivitas Partai Eks PM
- Pemerintah Bangladesh melarang kegiatan partai Liga Awami berdasarkan Undang-Undang Antiterorisme untuk menjaga keamanan nasional.
- Amandemen UU TIK memungkinkan pengadilan memproses organisasi atau partai politik yang dianggap bertanggung jawab atas kejahatan, membuka jalan bagi Liga Awami diadili sebagai entitas kolektif.
- Situasi politik memanas setelah gelombang protes mematikan yang menggulingkan Sheikh Hasina, dan pemilu kemungkinan baru akan digelar pada 2026.
Jakarta, IDN Times – Pemerintah sementara Bangladesh secara resmi melarang semua kegiatan partai Liga Awami, partai politik yang sebelumnya dipimpin mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina. Larangan ini diumumkan Sabtu (10/5/2025) malam berdasarkan Undang-Undang Antiterorisme dengan alasan menjaga keamanan nasional.
Keputusan itu menyusul gelombang protes yang dipimpin Partai Warga Negara Nasional berbasis mahasiswa, kelompok yang muncul dari pemberontakan tahun lalu yang berhasil menggulingkan Hasina. Beberapa partai Islam dan sayap kanan, termasuk Jamaat-e-Islami, juga turut mendesak agar Liga Awami dinyatakan sebagai organisasi teroris.
Dilansir dari Nikkei Asia, pemerintah menyatakan larangan ini akan berlaku sampai proses persidangan terhadap Liga Awami dan para pimpinannya selesai di Pengadilan Kejahatan Internasional, terkait dugaan keterlibatan mereka dalam kematian ratusan demonstran.
1. UU TIK diamendemen, Liga Awami bisa diadili
Selain pelarangan, pemerintah juga mengumumkan amandemen terhadap Undang-Undang Teknologi Informasi dan Komunikasi (UU TIK). Amandemen ini memungkinkan pengadilan untuk memproses tidak hanya individu, tetapi juga organisasi atau partai politik yang dianggap bertanggung jawab atas kejahatan.
Langkah ini membuka jalan bagi Liga Awami untuk diadili sebagai entitas kolektif atas tindakan kekerasan selama masa pemerintahannya. Liga Awami sendiri menolak keputusan itu, menyebutnya sebagai tidak sah.
“Semua keputusan pemerintah ilegal adalah ilegal,” tulis partai tersebut melalui laman Facebook resminya.
2. Ketegangan meningkat sejak Hasina digulingkan
Situasi politik di Bangladesh telah memanas sejak Sheikh Hasina melarikan diri ke India pada Agustus 2024 menyusul gelombang protes mematikan. Sejak itu, kekuasaan diambil alih oleh pemerintahan sementara yang dipimpin oleh peraih Nobel Perdamaian, Muhammad Yunus.
Yunus berjanji akan melakukan reformasi dan menyatakan bahwa pemilu kemungkinan baru akan digelar pada 2026.
Pada Oktober lalu, pemerintah juga telah melarang organisasi mahasiswa pendukung Hasina, Liga Chhatra Bangladesh, dan melabelinya sebagai organisasi teroris atas dugaan keterlibatan dalam serangan terhadap demonstran.
3. Jumlah korban sangat besar
Ketegangan di Bangladesh telah berlangsung sejak Juli 2024, saat mahasiswa memprotes sistem kuota pekerjaan sektor publik. Namun aksi tersebut berkembang menjadi krisis nasional dan menjadikannya salah satu periode kekerasan politik paling berdarah sejak kemerdekaan Bangladesh pada 1971.
Dilansir dari Al Jazeera, Kantor Hak Asasi Manusia PBB pada Februari melaporkan sekitar 1.400 orang mungkin telah tewas selama tiga minggu protes terhadap Hasina dan pemerintahannya.
Hasina dan banyak pejabat senior partainya telah dituduh melakukan pembunuhan dan pelanggaran lainnya sebagai akibatnya.
