Tragedi Kemanusiaan di Suriah adalah Bukti Kegagalan Kita Bersama

Minggu ini menandai titik puncak di mana rasa kemanusiaan kita sebagai umat manusia diuji. Rakyat di kawasan Aleppo -- area terakhir yang dikuasai kelompok pemberontak -- harus menderita bahkan mati sia-sia karena kesepakatan damai antara pemerintah dan pemberontak tak menemui kepastian.

Di awal minggu ini pemerintah Rusia dan Turki menjadi mediator yang menghasilkan kesepakatan bahwa pihak pemerintah Suriah (beserta aliansinya, termasuk Rusia, Turki dan Iran) dan pemberontak melakukan gencatan senjata di Aleppo. Mereka juga menyetujui evakuasi masyarakat sipil dari kota tersebut.

Sayangnya, kesepakatan itu harus hancur. Tidak ada konfirmasi mengenai alasan di balik kegagalan ini, tapi menurut kabar yang beredar , pemerintah Suriah dan Iran keberatan dengan kesepakatan tersebut sebab mereka merasa tidak dilibatkan secara penuh.

Baik Suriah maupun Iran menginginkan ada evakuasi warga desa Foah dan Kefraya -- yang mayoritas dihuni pemeluk Syiah -- terlebih dulu sebelum kesepakatan damai benar-benar diimplementasikan. Bus-bus sempat dikirimkan ke wilayah Aleppo untuk evakuasi, tapi kemudian dikembalikan dalam keadaan kosong karena kesepakatan tersebut tak jadi dijalankan.

Karena kegagalan ini, sejak Senin malam (12/12) pemerintah Suriah kembali membombardir kawasan Aleppo dengan kekuatan penuh dan dibantu dengan kekuatan udara dari Rusia, senjata peledak, serta kelompok militan yang kabarnya didatangkan dari Afghanistan, Yaman, Iraq dan Lebanon. Menurut laporan PBB, ada sekitar 50.000 hingga 100.000 orang -- termasuk warga sipil dan pemberontak -- yang masih tinggal di area yang jadi target pemerintah.

Di antara jumlah tersebut terdapat anak-anak kecil . PBB menyatakan ada 13 anak kecil yang tewas akibat kebrutalan pemerintah Suriah dan aliansinya. UNICEF sendiri memperkirakan ada 100 anak lagi tanpa orangtua mereka yang berada di gedung-gedung yang jadi sasaran serangan udara pemerintahan Bashar al-Assad.

Mereka yang putus asa karena terperangkap di Aleppo mengunggah video dan berbagai pesan di media sosial. Pesan-pesan tersebut pun mengisyaratkan bahwa serangan udara kembali terjadi dan bila dunia tak melakukan apapun untuk menghentikan perang di Aleppo, mungkin hari itu akan jadi hari terakhir bagi mereka.

Setelah mengunggah video di akun Twitternya , aktivis Lina al-Shami dihubungi oleh Al-Jazeera untuk menjelaskan situasi di tempat ia tinggal. Menurut penuturuan Lina, pemerintah Suriah tinggal sedikit lagi melakukan genosida terhadap penduduk Aleppo.

"We are here living a genocide, literally."

- Lina al-Shami, an activist in east Aleppo, speaks to Al Jazeera pic.twitter.com/oEINQeCBOq

— Al Jazeera English (@AJEnglish) December 14, 2016

Tak hanya Lina, salah seorang warga bernama Salah Ashkar juga melaporkan bagaimana kondisi di sekitarnya yang mana suara bom terdengar dalam video dalam akun Twitter. Salah meminta siapapun yang melihat videonya untuk segera bertindak dengan memaksa PBB melakukan sesuatu terhadap Aleppo.

Go to the embassies and block the way Go to the UN headquarters and block the way

There is no minute to spare #standwithaleppo pic.twitter.com/9JQq7yQ9sm

— salah ashkar (@SalahAshkar) December 12, 2016

Jurnalis dan pembuat film dokumenter Bilal Abdul Kareem bahkan secara eksplisit mengatakan bahwa ini mungkin pesan terakhirnya sebab kondisi di Aleppo semakin tak manusiawi.

Perhaps my final message from E. Aleppo. Regime forces are closing in and bunker busters are raining down. pic.twitter.com/XgK0DSa08x

— Bilal Abdul Kareem (@BilalKareem) December 12, 2016

Pada Rabu malam (14/12) waktu setempat, kelompok pemberontak sempat menyebut bahwa kesepakatan damai kembali aktif dan evakuasi akan dilakukan pada Kamis dini (15/12). Namun, hingga kini belum ada konfirmasi dari sisi pemerintah Suriah maupun aliansinya.

Menurut mereka, akan ada sekitar 15.000 orang yang dievakuasi keluar dari desa-desa seperti Foah dan Kefraya seperti permintaan pemerintah Suriah dan Iran. Sebagai gantinya, "semua militan dan keluarga mereka, serta siapapun yang ingin keluar dari Aleppo" harus diakomodasi oleh pemerintah.

Sepanjang abad 20 hingga abad 21 dunia mencatatkan banyak sejarah kelam tentang tragedi kemanusiaan, salah satunya genosida. Di bulan April tahun 1994, warga dari suku Tutsi di Rwanda menjadi korban genosida yang dilakukan oleh suku Hutu yang kala itu menguasai pemerintahan. Dalam waktu 100 hari, ada 800.000 orang Tutsi yang tewas akibat dibunuh secara massal.

Setahun kemudian, tepatnya pada bulan Juli tahun 1995, genosida kembali terjadi kali ini di Srebrenica , Bosnia & Herzegovina di mana ada lebih dari 8.000 warga Bosniak (muslim Bosnia) tewas setelah pasukan Bosnia Serbia memasuki kota tersebut. Mereka menculik anak-anak, memperkosa para perempuan, dan kemudian membunuh mereka semua.

Genosida adalah sebuah istilah sensitif bagi banyak negara karena itulah dosa terbesar yang bisa dilakukan secara sistematis. Oleh karena itu, pada tahun 2005 dunia bersepakat bahwa jangan pernah ada lagi Rwanda atau Srebrenica jilid II di dunia ini. Kala itu, kita bersama-sama membidani lahirnya Responsibility to Protect.

Responsibility to Protect berisi kesepakatan bahwa jika pemerintah suatu negara tak mampu melindungi warganya -- seperti terjadi di Suriah saat ini -- maka negara lain dan komunitas internasional wajib untuk melakukan tindakan kolektif untuk mengambil alih tanggungjawab tersebut.

Hal-hal teknisnya beragam, tapi yang pasti adalah di bawah mandat Dewan Keamanan PBB, negara-negara harus melakukan intervensi kemanusiaan. Lalu, dalam Responsibility to Protect, wajib hukumnya masyarakat sipil mendorong dan mengawal pelaksanaan intervensi itu agar tak melanggar hukum internasional.

Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Samantha Power , sempat mencerca perwakilan Rusia, Suriah dan Iran karena meneruskan serangan udara di kawasan yang masih dihuni banyak warga sipil. Ia begitu marah hingga mempertanyakan apakah mereka tak memiliki rasa malu sama sekali atas perbuatan mereka. Komisioner HAM PBB , Zeid Raad al-Hussein sudah menyebut bahwa pemerintah Suriah dan aliansinya melanggar hukum perang internasional yang berarti membuat mereka menjadi penjahat perang.

Sayangnya, kita kembali gagal mencegah terjadinya tragedi kemanusiaan. Tak adanya political will yang kuat dari pemerintah berbagai negara untuk bertindak membuat kejahatan kemanusiaan tak juga berkurang di Suriah. Syrian Observatory for Human Rights mengestimasi sudah ada lebih dari 430.000 orang meninggal sejak perang terjadi pertama kali di tahun 2011 hingga 12 Desember lalu. Ini bukan tentang suku atau agama. Ini tentang solidaritas antara sesama manusia.

Akankah Aleppo menjadi Srebrenica selanjutnya? Kita masih berharap tidak, tapi jika kita tak bersuara dan segera bertindak, kita akan kembali membiarkan genosida terjadi di depan mata kita.

Tragedi Kemanusiaan di Suriah adalah Bukti Kegagalan Kita Bersama

Sebelumnya, kesepakatan damai sempat terjadi.

Egoisme aktor-aktor politik membuat kesepakatan tersebut gagal dilaksanakan.

Editorial Team

Tonton lebih seru di