Sofia, IDN Times - Perdana Menteri sementara Bulgaria mengumumkan bahwa pihaknya akan mengdongkrak lebih upaya untuk melawan korupsi di negaranya. Hal ini diungkapkan pada acara pertemuan dengan dewan keamanan pemerintahan Bulgaria yang membicarakan mengenai kebijakan anti korupsi baru.
Sebelumnya Bulgaria sudah mengalami krisis politik yang disebabkan tidak adanya partai lain untuk berkoalisi dengan mantan PM Boyko Borrisov lantaran maraknya kasus korupsi selama kepemimpinannya.
Perdana Menteri Bulgaria Stefan Yanev pada hari Senin (07/06/2021) menegaskan kepada pemerintahan agar meningkatkan usaha untuk melawan korupsi. Tindakan yang akan dilakukan oleh perdana menteri yang ditugaskan hingga Juli tersebut berupa perombakan kantor kejaksaan, hakim, dan petugas penegak hukum.
Dikutip dari BNE Intellinews, dalam acara tersebut Perdana Menteri Stefan Yanev mengatakan dalam pertemuan Dewan Keamanan Pemerintah bahwa, "Ini sangat menganggu dan memalukan untuk menerima informasi dari luar bahwa adanya tindakan korupsi serius, namun institusi kita justru tidak melakukan tindakan efektif hingga saat ini. Beberapa otoritas ini sampai saat ini tidak efektif dan tidak berguna bahkan keberadaannya diragukan oleh masyarakat."
Dilansir dari Newsweek, pernyataan Stefan Yanev disebabkan adanya sanksi dari Amerika Serikat kepada pejabat dan pebisnisnya yang memaksa pemerintah melakukan hal ini. Pada minggu lalu, Departemen Keuangan AS memberikan sanksi kepada tiga pejabat dan 64 perusahaan Bulgaria yang terindikasi berpartisipasi dalam korupsi massal.
Pada pertemuan dewan keamanan pemerintah, Yanev berkata, "Kita harus melindungi perusahaan milik negara setelah diberikannya sanksi finansial. Kini, kita haris melindungi transaksi bank dengan orang-orang yang diinvestigasi, sehingga sejumlah bisnis dan perusahaan milik negara tidak terblokir."
PM Yanev juga mengakui jika sanksi AS ini menjadi tanda bahwa korupsi di Bulgaria sudah mengakar dalam sistem politik dan ekonomi. Maka konsekuensi yang harus dihadapi oleh negara Eropa Timur tersebut tentu tidak hanya di dalam negeri tapi juga berasal dari luar negeri.
Menurut Tranparency International, selama ini Bulgaria menjadi negara paling korup di Uni Eropa dengan Indeks Persepsi Korupsi menempati peringat 69 dunia. Atas hal tersebut, negara Eropa Timur tersebut kerap dikritik oleh sekutu Uni Eropa agar meningkatkan upaya pemberantasan korupsi.
Bahkan diketahui selama kepemimpinan Perdana Menteri Boyko Borissov yang berlangsung lebih dari 10 tahun tidak adanya upaya efektif dari pemerintah untuk memberantas korupsi, dilaporkan dari Associated Press.