Presiden Prancis: Pelecehan Agama Bukan Sebuah Kejahatan
Presiden Prancis Emmanuel Macron tiba untuk berpidato pada peresmian Wall of Name yang telah direnovasi di Shoah Memorial di Paris, Prancis, pada 27 Januari 2020. ANTARA FOTO/Michel Euler/Pool via REUTERS
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Paris, IDN Times - Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan bahwa pelecehan agama bukan merupakan sebuah kejahatan. Pernyataan tersebut keluar menyusul adanya kontroversi mengenai seorang remaja bernama Mila yang mengunggah video berisi cacian terhadap Islam ke media sosial.
Dilansir The Guardian, Mila menerima sejumlah ancaman pembunuhan, bahkan dikeluarkan dari sekolahnya karena melakukan itu. Prancis sendiri merupakan negara sekuler yang berusaha keras memisahkan agama dan politik sampai ke titik yang terbilang intoleran dan disebut sebagai laïcité.
Institut Montaigne menilai laïcité sebagai konsep sekularisme yang intoleran dan sulit dipahami bagi orang luar Prancis. Sekularisme Prancis yang ketat mengedepankan persatuan kolektif di atas keinginan individual. Persatuan tersebut dicapai dengan memaksakan keseragaman.
1. Mila mengungkap bahwa dia seorang homoseksual, lalu menerima hinaan dari seorang Muslim
Presiden Prancis Emmanuel Macron tiba untuk berpidato pada peresmian Wall of Name yang telah direnovasi di Shoah Memorial di Paris, Prancis, pada 27 Januari 2020. ANTARA FOTO/Michel Euler/Pool via REUTERSBBC melaporkan semua bermula saat gadis berusia 16 tahun itu mengungkap dirinya adalah seorang homoseksual lewat Instagram pada Januari lalu. Tak lama, netizen yang rupanya seorang Muslim menghinanya sebagai seorang "lesbian kotor" dan "pelacur kotor". Lantaran tidak terima, Mila merespons dengan mengunggah sebuah video.
Remaja asal Lyon itu menyebut Islam sebagai "agama kebencian". Tak sedikit orang Prancis yang mendukung Mila, apalagi tak ada pasal penodaan agama di Prancis. Mereka memakai tagar #JeSuisMila (Saya Mila) di media sosial. Namun, lainnya menyerangnya. Prancis pun terbelah antara menganggap sikap Mila sebagai sesuatu yang wajar atau tidak.
2. Anggota kabinet Prancis pun ikut buka suara
Presiden Prancis Emmanuel Macron berbincang dengan seorang pekerja saat mengunjungi Hell-Union, perusahaan yang menyediakan jasa transportasi menggunakan helikopter di pangkalan udara di Sauvagnon, dekat Pau, Prancis, pada 14 Januari 2020. ANTARA FOTO/Guillaume Horcajuelo/Pool via REUTERSEditor’s picks
Mereka yang kontra dengan Mila menilai komentar tersebut adalah bentuk penyerangan terhadap Islam. Sementara itu, Menteri Hukum Prancis, Nicole Belloubet, menilai ancaman pembunuhan terhadap Mila adalah sesuatu yang "tidak bisa diterima". Di saat bersamaan, ia pernah tercatat berkomentar bahwa serangan terhadap agama adalah "serangan terhadap kebebasan berpikir".
Sedangkan Senator Laurence Rossignol berpendapat bahwa di Prancis, seseorang "dilarang keras menghina penganut suatu agama, tapi bisa menghina sebuah agama, tokohnya, serta simbolnya". Politisi sayap kanan, Marine Le Pen, melihat Mila punya "lebih banyak keberanian dibandingkan seluruh kelas politik yang berkuasa selama 30 tahun terakhir".
Dalam sebuah wawancara, Mila meminta maaf karena menghina Muslim yang melaksanakan perintah agama mereka "dengan damai". Namun, ia menolak untuk menyesali pernyataannya. "Saya sama sekali tak menyesal atas apa yang saya katakan, itu benar-benar pemikiran saya," ucapnya.
3. Macron menilai penduduk Prancis boleh menghina dan mengkritik suatu agama
Presiden Prancis Emmanuel Macron mendengarkan penjelasan Jacques Fredj, kepala Shoah Memorial pada peresmian Wall of Name yang telah direnovasi di Shoah Memorial di Paris, Prancis, pada 27 Januari 2020. ANTARA FOTO/Michel Euler/Pool via REUTERSDi tengah kontroversi tersebut, Macron membela Mila. "Dalam perdebataan ini, kita telah lupa fakta bahwa Mila adalah seorang anak remaja. Kita berutang perlindungan kepadanya di sekolah, di kehidupan sehari-harinya, di setiap pergerakannya," ujar Macron dalam wawancara dengan koran Le Dauphine Libere.
Menteri Pendidikan Prancis, Gabriel Attal, mengatakan pemerintah sudah menemukan "solusi" yaitu memindahkannya ke sekolah lain yang tak diungkap nama dan alamatnya. Attal mengklaim keputusan ini diambil untuk melindungi Mila dari orang-orang yang mengancamnya.
Macron berpendapat bahwa tanggung jawab untuk melindungi Mila ada di tangan pemerintah. "Keharusan itu terpisah dari kritik terhadap agama. Hukum sudah jelas: kita berhak melakukan penodaan agama, untuk mengkritik, untuk membuat karikatur agama. Tata tertib republikan bukan tata tertib moral...apa yang melanggar hukum adalah mendorong kebencian dan menyerang harkat martabat," tambah Macron.
Baca Juga: Emmanuel Macron Klaim NATO Alami Kematian Otak
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
