Jakarta, IDN Times - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Bolivia mengecam intervensi Amerika Serikat (AS) terhadap urusan dalam negaranya. Alhasil, Bolivia sudah memanggil Duta Besar AS di La Paz, Debra Hevia untuk menjelaskan terkait tindakan stafnya.
Belakangan ini, hubungan kedua negara terus memanas menyusul tudingan Menteri Ekonomi Bolivia Marcelo Montenegro soal AS yang berniat mendorong kudeta di negaranya. Di sisi lain, Washington menampik klaim La Paz terkait tuduhan menggerakkan kudeta.
Kemlu Bolivia mengatakan bahwa sejumlah staf di Kedutaan Besar AS melakukan aksi yang dipandang sebagai instrusi urusan dalam negeri.
"Protes ini mengenai kekhawatiran soal rentetan proklamasi dan aksi yang dilakukan oleh sejumlah staf di Kedubes AS di La Paz. Aksi mereka mencurigakan dan dapat dikategorikan dalam intervensi urusan dalam negeri," ungkapnya pada Senin (24/6/2024), dikutip Telesur.
"Bolivia selalu mempromosikan kebijakan luar negeri yang didasarkan pada prinsip menghormati kedaulatan, kesetaraan, non-intervensi sesuai dalam norma hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik antarnegara," sambungnya.
Pihaknya menekankan akan mengecam segala aksi promosi intervensi urusan dalam negeri suatu negara.
Pada April 2024, media online El Radar mengungkap rencana AS untuk mengadakan perubahan rezim di Bolivia. Bahkan, pernyataan itu disampaikan langsung oleh Hevia lewat sebuah potongan audio yang bocor.
"Kami sudah bekerja sejak lama untuk mencapai perubahan di Bolivia. Ini sangat vital bagi kami. Ini semua akan benar-benar berubah, jika eks Presiden Bolivia Evo Morales dan Presiden Bolivia Luis Arce turun dari pemerintahan dan menutup halaman ini," ungkapnya.
"AS akan terus terlibat dalam memperkuat sekutu, organisasi, kolaborator. Contohnya, pemerintah kami sudah menawarkan beasiswa di Bolivia dan sekarang kami akan menambahnya karena pemuda akan menjadi agen perubahan dan mereka sangat-sangat penting," sambungnya.
Rencana tersebut termasuk mempromosikan perpecahan internal dalam Partai MAS (Movimiento al Socialismo) dan mendukung salah satu kandidat oposisi untuk memenangkan pilpres 2025.
Pada Minggu (23/6/2024), Morales mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Luis Arce berniat untuk menyalahkannya atas niknya nilai tukar dolar AS terhadap boliviano, termasuk meningkatnya harga bahan bakar minyak (BBM) dan makanan.
"Protes yang terjadi saat ini sebenarnya digerakkan karena pemerintah tidak memenuhi permintaan dari sektor transportasi, persatuan pekerja, dokter, dan lainnya. Mereka tidak mengikuti komitmennya," ujarnya, dikutip EFE.
"Mereka menyalahkan kami atas situasi yang terjadi saat ini karena kami sudah menunjuk menteri dan pemerintahan," tambahnya.
Morales mengklaim bahwa kondisi negaranya saat ini lebih buruk dibanding saat dipimpin neoliberal sebelum pemerintahannya.