Bolsonaro Dituduh Rencanakan Kudeta Usai Kalah Pemilu Brasil 2022
Jakarta, IDN Times - Kepolisian Federal Brasil mengungkap bukti keterlibatan mantan Presiden Jair Bolsonaro dalam rencana kudeta saat kekalahannya di pemilu 2022. Hal tersebut tertuang dalam laporan setebal 884 halaman yang dirilis pada Selasa (26/3/2024).
Bolsonaro dan 36 orang lainnya melakukan kudeta untuk mempertahankan kekuasaan setelah kalah dari Presiden Luiz Inácio Lula da Silva. Rencana kudeta seharusnya dilaksanakan pada 15 Desember 2022, dua minggu sebelum pelantikan Lula sebagai presiden terpilih.
"Bukti-bukti yang terkumpul dalam investigasi menunjukkan secara jelas bahwa Jair Messias Bolsonaro merencanakan, bertindak, dan mengetahui langsung aksi organisasi kriminal yang bertujuan melancarkan kudeta dan menghancurkan demokrasi. Rencana ini gagal karena faktor di luar kendalinya," tulis dokumen tersebut, dikutip dari AP.
1. Detail rencana kudeta
Polisi Brasil menemukan bukti pertemuan rahasia Bolsonaro dengan para komandan angkatan bersenjata pada Desember 2022. Pertemuan membahas draft dekret untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu serta menangguhkan kewenangan pengadilan pemilu.
Tim investigasi mengungkapkan, rencana kudeta gagal karena penolakan dari Komandan Angkatan Darat dan Angkatan Udara Brasil. Komandan Angkatan Laut dilaporkan bersedia mendukung rencana tersebut, namun dukungan tidak cukup kuat untuk melancarkan kudeta.
Rekaman audio yang bocor memperlihatkan percakapan perwira tinggi militer terkait rencana penggulingan pemerintahan terpilih. Kolonel Roberto Raimundo Criscuoli tercatat berbicara dengan Brigadir Jenderal Mario Fernandes soal kemungkinan perang saudara.
"Kami punya pembenaran untuk perang saudara sekarang. Rakyat ada di jalanan. Kami punya dukungan besar," ujar Criscuoli dalam rekaman tersebut, dikutip dari Al Jazeera.
Jika rencana berhasil, mantan Menteri Pertahanan Brasil, Braga Netto, dan mantan Kepala Keamanan Nasional, Augusto Heleno, seharusnya memimpin kabinet darurat. Kabinet ini bertanggung jawab mengambil alih pemerintahan setelah kudeta terlaksana.