AS: Sanksi Venezuela Akan Dikembalikan jika Pemilu Adil
ilustrasi bendera Amerika Serikat (unsplash.com/cristina_glebova)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Amerika Serikat (AS), pada Kamis (28/3/2024), memperingatkan Venezuela untuk mengadakan pilpres yang bebas dan adil. Washington pun mengancam akan mengembalikan sanksi apabila Caracas jika tidak membolehkan oposisi mencalonkan diri.
Sejak November 2023, AS sudah mengangkat sebagian sanksi kepada rezim Presiden Venezuela Nicolas Maduro usai persetujuan dengan oposisi. Namun, belakangan rezim Maduro justru kembali mengarah ke otoritarianisme dan mempersulit oposisi untuk mencalonkan diri.
1. AS kecam larangan pencalonan kandidat oposisi di pilpres Venezuela
Juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) AS, Matthew Miller, mengecam tindakan Venezuela yang menghalangi pemimpin oposisi Maria Corina Machado dan Corina Yoris untuk maju sebagai presiden.
"Kami akan tetap bergabung dengan komunitas internasional dalam mendorong rezim Maduro agar memperbolehkan seluruh rakyat Venezuela dapat berpartisipasi dalam pemilu yang bebas dan adil," terangnya, dikutip Miami Herald.
"Seperti yang sudah kami jelaskan, segala tindakan yang bertentangan dan tidak sesuai dengan Perjanjian Barbados akan mendapatkan konsekuensi yang setimpal, termasuk pengembalian sanksi," sambungnya.
Miller menjelaskan bahwa sanksi kepada industri minyak Venezuela akan diberlakukan pada 18 April jika tidak ada perubahan dari rezim Maduro untuk mengadakan pemilu yang adil dan bebas.
Baca Juga: Brasil-Kolombia Kritisi Sikap Maduro soal Pilpres Venezuela
2. Menlu Venezuela kecam intervensi AS dalam pilpres
Editor’s picks
Menteri Luar Negeri (Menlu) Venezuela, Yvan Gil, mengecam pernyataan Miller yang dianggap sebagai bentuk intervensi urusan dalam negeri Venezuela.
"Venezuela mengkategorikan penolakan dari pemerintah AS seperti halnya pemilik dari sebuah sirkus yang berusaha mendiskreditkan dan tidak melegitimasi pilpres yang akan datang di negara kami," tulisnya, dilansir Telesur.
"AS berusaha menyembunyikan dinamika internasl dari oposisi Venezuela yang justru melakukan aksi terorisme, inkonstitusional, antidemokratik, dan kekerasan. Mereka terbukti hanya memastikan kepentingan dari AS dan oligarki Venezuela," sambungnya.
Gil menekankan bahwa Venezuela sudah mengikuti semua prosedur penyelenggaraan pemilu pada Juli nanti.
3. Brasil-Prancis sepakat dorong pemilu adil di Venezuela
Presiden Brasil Lula da Silva dan Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan penolakan terhadap pemerintah Venezuela yang sengaja tidak memperbolehkan oposisi utama untuk mencalonkan dalam pilpres mendatang.
"Kami bersama-sama mengecam eksklusi serius kepada kandidat kredibel dalam proses pemilu di Venezuela," ungkap Macron.
"Tidak ada penjalasan hukum ataupun politik dalam melarang lawannya untuk maju sebagai kandidat penantang dalam pemilu mendatang. Saya sudah berkata ke Maduro agar mengembalikan normalitas di Venezuela untuk menghindari segala masalah dalam pilpres," ujar Lula, dikutip AFP.
Tercatat ada dua kandidat oposisi utama di Venezuela yang berhasil mencalonkan diri dalam pilpres tahun ini, yakni Edmundo Gonzalez Urruti dan Manuel Rosales. Keduanya akhirnya diperbolehkan mendaftar pada hari terakhir penutupan.
Baca Juga: Negara Amerika Latin Kritik Penutupan Kantor HAM PBB di Venezuela
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
