ECCAS Resmi Cabut Sanksi kepada Junta Militer Gabon

Disebut sudah terapkan transisi pemerintahan yang jelas

Jakarta, IDN Times - ECCAS (Economic Community of Central African States) resmi mancabut sanksi kepada Gabon pada Minggu (10/3/2024), yang dilanda kudeta militer sejak Agustus 2023. Langkah ini sebagai upaya perbaikan relasi antara blok negara Afrika Tengah itu dengan Gabon. 

Gabon telah dilanda kudeta untuk melengserkan eks Presiden Ali Bongo Ondimba usai keributan soal hasil pilpres yang memenangkannya. Pada November 2023, militer Gabon sudah mengumumkan akan mengadakan pilpres pada 2025 dan mengembalikan kekuasaan ke tangan sipil. 

Baca Juga: Junta Militer Gabon Janjikan Pemilu pada Agustus 2025

1. Gabon resmi kembali jadi anggota ECCAS

Keputusan pencabutan sanksi Gabon ini setelah diadakan pertemuan antara anggota ECCAS pada Sabtu (9/3/2024) di Malabo, Guinea Khatulistiwa. Dalam keputusan ini, maka Gabon kembali bergabung dalam keanggotaan ECCAS. 

"Proses reintegrasi Gabon ini sebagai langkah untuk melihat progres signifikan dalam pengembalian peraturan konstitusional yang dilihat dari keikutsertaan rakyat dan penetapan jadwal transisi pemerintahan dalam waktu 24 bulan," terangnya, dikutip Le Figaro.

Penangguhan keanggotaan Gabon dalam ECCAS telah memukul keras langkah diplomasi negara Afrika Tengah tersebut yang berujung pada isolasi di kawasan regional. 

Pada Desember lalu, Presiden Brice Oligui Nguema gagal meyakinkan sejumlah negara yang tergabung dengan ECCAS. Pasalnya, sejumlah negara lain menganjurkan untuk mengadakan proses politik yang inklusif di Gabon. 

2. Gabon akan upayakan pengembalian anggota Uni Afrika

ECCAS Resmi Cabut Sanksi kepada Junta Militer GabonPresiden militer Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema. (twitter.com/oliguinguema)

Selain kembali masuk dalam ECCAS, Gabon akan berusaha kembali menjadi anggota Uni Afrika (UA). Melihat pencabutan sanksi ini, Libreville kemungkinan besar akan masuk kembali dalam keanggotaan Uni Afrika usia ditangguhkan sejak September tahun lalu. 

"Melihat proses transisi pemerintahan dari militer ke sipil yang cukup jelas dan tertata. Ini menunjukkan adanya inklusivitas dan karakter damai yang ditunjukkan oleh pemerintahan militer Gabon," ungkapnya, dikutip RFI

Usai dilanda kudeta militer, Gabon sudah dilarang ikut dari semua aktivitas AU. Bahkan, pihak AU menekankan akan kembali mengakui keanggotaan Gabon dalam bloknya jika sudah mengembalikan aturan konstitusi sebagaimana mestinya.

Baca Juga: Jabat Presiden karena Kudeta, Pemimpin Gabon Janji Tak Ambil Gaji

3. Terjadi insiden pembobolan rumah Presiden ECCAS di Libreville

Pada akhir Januari, sebanyak lima orang tak dikenal berhasil membobol kediaman Presiden ECCAS Gilberto da Piedade Verissimo di Libreville. Padahal, rumah tersebut sudah diawasi dengan ketat dan tidak sembarang orang diperbolehkan masuk. 

Insiden ini membuat pemerintah Angola melayangkan protes kepada Gabon. Luanda mendesak Libreville segera mengadakan investigasi untuk mengungkap motif di balik pembobolan ini. Angola juga sudah memanggil perwakilannya di Gabon soal masalah ini. 

Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan Angola-Gabon tidak terlalu baik. Luanda juga menjadi satu-satunya negara di Afrika Tengah yang tidak bersedia menerima kedatangan Presiden militer Gabon Brice Oligui Nguema. 

Baca Juga: AS Tangguhkan Bantuan Non-Kemanusiaan ke Gabon

Brahm Photo Verified Writer Brahm

-

IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.

Topik:

  • Anata Siregar

Berita Terkini Lainnya