Haiti Ajukan Revisi UU Konstitusi yang Dinilai Kontroversial
Presiden Haiti, Jovenel Moïse. twitter.com/moisejovenel/
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Port-au-Prince, IDN Times - Situasi politik di Haiti kian memburuk usai rentetan demonstrasi yang terjadi sejak awal tahun 2021 ini. Apalagi setelah Presiden Jovenel Moïse menolak mundur dari kepemimpinannya yang menurut pihak oposisi menyebut dirinya telah melebihi periode jabatannya sejak tahun 2017.
Selain itu, keadaan diperparah dengan rencana pengubahan konstitusi yang disebut kontroversial dan bisa membuat Jovenel Moïse dapat mencalonkan kembali sebagai pemimpin di Haiti secara berturut-turut.
1. Adanya rencana perubahan konstitusi Haiti
Pemerintah Haiti telah merilis sejumlah proposal untuk mengubah undang-undang konstitusional di negaranya. Pada minggu ini, Komite Konstitusional Independen Haiti sudah membuat sebuah dokumen dengan 51 halaman untuk mereformasi konstitusi yang ditetapkan sejak 1987, dilansir dari Bloomberg.
Perubahan konstitusi tersebut akan melangsungkan pemungutan suara tanggal 25 April 2021, menjelang pemilihan umum legislatif dan presiden September mendatang. Proposal perubahan konstitusi ini juga diajukan di tengah rentetan protes di Haiti lantaran kepemimpinan Presiden Moïse yang kian bergeser ke arah otoritarianisme.
2. Perubahan konstitusi dinilai kontroversial
Baca Juga: Ribuan Warga Haiti Demo Desak Mundurnya Presiden Moïse
Editor’s picks
Perubahan konstitusi yang sudah ditetapkan sejak 1987 tersebut dinilai kontroversial dan menyulut perdebatan. Pasalnya pada konstitusi sebelumnya calon presiden tidak boleh mencalonkan dua kali secara berturut-turut dan maksimal hanya boleh mencalonkan selama dua periode.
Sedangkan menurut pengacara HAM Bill O'Neill mengatakan jika revisi UU tersebut justru memperbolehkan presiden untuk menjabat dua kali berturut-turut. Padahal Konstitusi 1987 yang masih berlaku hingga kini digunakan untuk menghapus masa jabatan panjang seperti masa kepemimpinan Presiden François Duvalier dan Jean-Claude Duvalier.
Tak hanya itu saja, rancangan baru ini juga menghapus syarat presiden Haiti berasal dari penduduk asli. Melainkan syarat calon presiden barunya hanya berupa seseorang yang tinggal di Haiti selama lima tahun berturut-turut sebelum pemilihan umum. Bahkan dalam usulan baru tersebut memperbolehkan seseorang diaspora untuk menjabat di Haiti, termasuk menjadi wakil presiden, dilaporkan dalam PBS.
3. Makin rusuhnya demonstrasi di Haiti
Mengutip dari Miami Herald, suasana politik di Haiti semakin tidak menentu setelah adanya rentetan demonstrasi dalam beberapa bulan terakhir. Bahkan hingga hari Selasa (02/02) seluruh bisnis, pasar dan sekolah harus ditutup disebabkan tingginya kasus penculikan dan kasus kriminal dari geng bersenjata.
Sementara itu, oposisi pemerintahan yang tetap berjanji untuk melawan Presiden Jovenel Moïse agar mau mengundurkan diri. Bahkan pendukung oposisi berjanji untuk tetap menduduki jalanan jika presiden tidak mau mundur hingga hari Minggu nanti.
Carut marutnya situasi di Haiti justru membuat negara di Karibia tersebut tersandung dalam kekacauan politik ditambah tensi lantaran makin buruknya perekonomian dan korupsi. Belum lagi meningkatnya kriminalitas sehingga pemrotes meminta Moise segera meninggalkan jabatannya agar kekerasan di Haiti segera mereda.
Baca Juga: Ribuan Warga Haiti Demo Desak Mundurnya Presiden Moïse
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
