Hindari Korupsi, Bulgaria Setuju Rotasi Perdana Menteri setiap 2 Tahun
ilustrasi bendera Bulgaria (pixabay.com/sapviktor)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Koalisi partai PP-DB dan GERB di Bulgaria setuju mengadakan rotasi Perdana Menteri selama 2 tahun sekali. Pada Senin (22/5/2023), kedua partai menyebut keputusan ini untuk mengurangi kasus korupsi yang marak terjadi di negara Eropa Timur tersebut.
Meski sudah diselenggarakan pemilu parlementer pada 2 April lalu, Bulgaria masih dirundung krisis politik berkepanjangan. Pasalnya, tidak ada partai yang mau membentuk pemerintahan bersama Partai GERB yang dipimpin mantan Perdana Menteri, Boyko Borissov.
Baca Juga: 9 Fakta Bulgaria, Negara Unik dengan Ragam Budaya yang Menarik
1. Perdana Menteri akan dirotasi setiap 9 bulan
Kesepakatan rotasi disetujui usai dua partai politik yang berseteru, PP-DB dan GERB akhirnya bersedia membangun koalisi pemerintahan. Persetujuan tersebut resmi mengakhiri krisis politik berkepanjangan di Bulgaria.
Dilaporkan Politico, perjanjian itu akan berlangsung selama 18 bulan ke depan, di mana PP-DB akan menetapkan Nikolay Denkov untuk memimpin pemerintahan selama 9 bulan pertama. Ia akan didampingi oleh wakil dari Partai GERB, Mariya Gabriel.
"PP-DB akan mengusulkan sebuah pemerintahan yang mengimplementasikan reformasi konstitusional, memenuhi semua permintaan yang berhubungan dengan komitmen keanggotaan penuh di Uni Eropa dan implementasi komprehensif reformasi yudisial," papar Denkov.
Selain itu, kedua partai setuju mengadakan proyek penerapan alat pemungutan suara elektronik, sebagai bagian dari upaya melawan kecurangan dalam pemilu.
Baca Juga: Terancam Rusia, Bulgaria Siapkan Program Militer untuk Anak SMA
2. Denkov menyadari sulitnya situasi politik di Bulgaria
Editor’s picks
Denkov mengatakan bahwa perubahan dalam struktur kabinet akan dilakukan dengan kesadaran oleh kedua partai koalisi. Ia pun menyebut bagaimana sulitnya kondisi politik di Bulgaria saat ini.
"Situasi sangatlah sulit. Setelah lima kali pemilu secara beruntun, kami menghadapi kesulitan membentuk kabinet reguler dan terdapat bahaya yang sebenarnya, yakni kembali mengadakan pemilu dengan tidak adanya hasil yang jelas," papar Denkov, dilansir The Sofia Globe.
Ia menambahkan jika prioritas dari pendirian pemerintahan antara kedua partai ini diselewengkan. Maka, ia akan mengundurkan diri dari jabatannya.
Di sisi lain, Gabriel yang akan menjadi wakil Perdana Menteri mengucapkan terima kasih kepada Partai Sosialis Bulgaria, ITN, dan Partai Pergerakan Hak dan Kebebasan yang bersedia menginisiasi negosiasi antara kedua partai pemerintahan.
Baca Juga: Bulgaria Geger! Puluhan Sekolah Diancam Teror Bom lewat Email
3. Borissov dan Gabriel diinvestigasi Kejaksaan Agung
Kejaksaan Agung Bulgaria mengumumkan pembukaan investigasi yang didasarkan dari laporan korupsi yang menyangkut mantan PM Boyko Borissov dan Mariya Gabriel. Meski tidak diungkapkan ke publik, tapi dugaan terhadap keduanya muncul berdasarkan inisial nama.
Dilansir Novinite, Borissov selama ini dipandang sebagai sosok politikus kontroversial yang diduga terjerat kasus korupsi dan penyelewengan kekuasaan. Laporan tersebut juga menyangkut sejumlah pejabat, yakni mantan Menteri Pertanian, Miroslav Naydenov dan sejumlah pejabat lainnya.
Sementara itu, Mariya Gabriel diinvestigasi terkait dugaan penggunaan sebuah apartemen umum di Sofia. Selain itu, investigasi juga dibuka kepada dua warga Bulgaria lain yang diduga terlibat dalam perbuatan ilegal.
Gabriel dikenal sebagai mantan Komisioner Uni Eropa dari Bulgaria yang mengundurkan diri pekan lalu. Ia kembali ke negaranya untuk dicalonkan sebagai PM baru oleh Partai GERB dan mengakhiri krisis politik di Bulgaria.
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
